Polri Bentuk Direktorat Khusus PPA-PPO di 11 Polda

Harianjogja.com, JAKARTA— Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi membentuk Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) yang mulai beroperasi di 11 polda dan 22 polres. Pembentukan direktorat ini menjadi langkah strategis Polri dalam memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak, sekaligus menekan kejahatan perdagangan orang.

Peluncuran Direktorat PPA-PPO dilakukan langsung oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu. Ia menilai selama ini penanganan kasus perempuan, anak, dan perdagangan orang belum sepenuhnya optimal sehingga memerlukan struktur khusus yang lebih fokus dan terintegrasi.

“Permasalahan-permasalahan yang selama ini seperti gunung es, dengan banyaknya korban dari kelompok rentan yang terjadi di lapangan namun tidak berani melapor, alhamdulillah dengan pembentukan Direktorat PPA dan PPO ini semua bisa terlayani dengan lebih baik,” ujar Listyo Sigit.

Menurut Kapolri, pascapeluncuran, Polri akan melakukan sosialisasi Direktorat PPA-PPO secara masif selama satu tahun ke depan. Sosialisasi ini bertujuan membangun keberanian korban untuk melapor sekaligus menumbuhkan rasa aman bahwa negara hadir memberikan perlindungan.

“Kita ingin memastikan bahwa saat korban melapor, mereka merasa terlindungi. Jika tidak ditangani dengan baik, kasus-kasus ini dapat menimbulkan trauma mendalam dan berdampak pada kondisi psikologis korban,” katanya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktorat PPA-PPO akan bekerja sama dengan berbagai kementerian, lembaga pemerhati, serta pemangku kepentingan lainnya, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting mengingat banyak kasus perdagangan orang melibatkan jaringan internasional.

Kapolri mencontohkan sejumlah modus yang kerap menjerat warga negara Indonesia di luar negeri, mulai dari tawaran pekerjaan musiman hingga keterlibatan dalam sindikat penipuan daring. Menurutnya, kehadiran Direktorat PPA-PPO diharapkan mampu menekan praktik-praktik tersebut.

“Kita ingin mencegah peristiwa berulang seperti ferienjob atau kasus masyarakat yang direkrut lalu masuk ke sindikat online scamming. Semua ini harus kita tekan bersama,” ujarnya.

Selain fokus pada perlindungan korban, pembentukan Direktorat PPA-PPO juga disebut mendukung penguatan kesetaraan gender di lingkungan Korps Bhayangkara. Polri menargetkan keterwakilan perempuan hingga 30 persen dalam struktur organisasi terkait.

“Kami terus meningkatkan profesionalisme personel, sekaligus membuka ruang kesetaraan gender agar tuntutan keterwakilan hingga 30 persen dapat terpenuhi,” ucap Kapolri.

Direktorat PPA-PPO saat ini telah dibentuk di 11 polda dan 22 polres dengan rincian sebagai berikut:

Polda Metro Jaya:

Polres Metro Jakarta Barat
Polres Metro Jakarta Timur
Polres Metro Jakarta Utara
Polres Metro Jakarta Pusat
Polres Metro Bekasi Kota

Polda Jawa Timur:

Polrestabes Surabaya

Polresta Sidoarjo
Polres Malang
Polres Probolinggo Kota
Polres Batu

Polda Sumatera Selatan:

Polres Lahat
Polres Ogan Komering Ulu
Polres Musi Rawas Utara
Polres Ogan Ilir

Polda Jawa Barat:

Polres Karawang
Polres Bogor

Polda Jawa Tengah:

Polrestabes Semarang
Polresta Banyumas
Polresta Surakarta
Polresta Cilacap
Polres Magelang Kota

Polda Sumatera Utara:

Polres Tanah Karo

Selain itu, Direktorat PPA-PPO juga telah dibentuk di Polda Sulawesi Selatan, Polda Kalimantan Barat, Polda Nusa Tenggara Barat, Polda Nusa Tenggara Timur, dan Polda Sulawesi Utara sebagai bagian dari penguatan penanganan kejahatan terhadap perempuan dan anak di berbagai wilayah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara