Pemilih Muda Absen di Pemilu Myanmar Besutan Junta

Harianjogja.com, JOGJA—Partisipasi pemilih muda hampir tak terlihat dalam pemilu yang digelar rezim militer Myanmar, dengan mayoritas pemilih didominasi warga lanjut usia, pada Minggu (28/12/2025).

Kondisi ini mempertegas jurang ketidakpercayaan masyarakat terhadap legitimasi proses demokrasi yang dijalankan di bawah bayang-bayang kudeta.

Absennya kaum muda dalam Pemilu kali ini dipicu oleh gelombang eksodus besar-besaran sejak kudeta militer lima tahun silam. Banyak warga berusia produktif, terutama pria yang masuk dalam kategori wajib militer (hingga usia 35 tahun), memilih meninggalkan negara untuk menghindari wajib militer dan mencari kehidupan ekonomi yang lebih baik.

Sementara itu, warga muda yang masih bertahan di dalam negeri mayoritas memilih untuk memboikot pemungutan suara tersebut. Para aktivis menyebut ajang ini sebagai "sham election" atau pemilu palsu yang dirancang hanya untuk melanggengkan kekuasaan junta.

Berdasarkan pantauan di sebuah tempat pemungutan suara (TPS) dekat Pagoda Sule, pusat Kota Yangon, suasana tampak lengang dari kehadiran anak muda.

Data lapangan menunjukkan kontras yang tajam:

- Jumlah Pemilih Terdaftar: Sekitar 1.400 orang.

- Tingkat Partisipasi: Kurang dari 500 orang tercatat menggunakan hak pilih hingga dua jam sebelum penutupan.

- Perbandingan: Pada Pemilu 2020, tingkat partisipasi nasional Myanmar mencapai sekitar 70%.

“Sebagian besar yang datang memilih adalah orang tua. Saya rasa tidak ada anak muda yang ingin terlibat dalam kekacauan ini,” ujar seorang pemuda di Mandalay yang enggan disebutkan namanya kepada AFP.

Meski kaum muda skeptis, beberapa warga lanjut usia tetap hadir dengan alasan kewajiban warga negara. Sein Yee, seorang pensiunan guru berusia 74 tahun, menganggap memilih sebagai upaya mewujudkan perdamaian. Begitu pula Sato Nga Nyo, mantan jurnalis berusia 97 tahun, yang hadir sebagai bentuk simbolis kecintaan terhadap negara.

Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Kyaw Min Thein (35), warga Negara Bagian Rakhine.

“Saya tidak melihat akan ada perubahan. Ini hanya cara mereka mengganti seragam tentara dengan pakaian sipil demi mempertahankan kekuasaan,” tegasnya.

Myanmar terus terjerumus dalam perang saudara sejak kudeta militer 2021. Junta terus mengampanyekan pemilu ini sebagai jalan untuk kembali ke sistem demokrasi. Namun, dengan situasi keamanan yang tidak menentu dan perlawanan dari kelompok gerilya serta tentara etnis minoritas, proses ini dinilai jauh dari inklusif.

Pemilu 2025 di Myanmar pada akhirnya lebih mencerminkan pembelahan generasi dan ketidakpercayaan mendalam masyarakat terhadap junta, ketimbang sebuah proses demokratis yang representatif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.