Pemecatan Gus Yahya Dinilai Prematur oleh PBNU, Ini Penyebabnya

Harianjogja.com, JAKARTA— Pemecatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf dinilai prematur karena proses audit keuangan organisasi tersebut belum selesai dan belum menghasilkan laporan yang dapat dijadikan dasar keputusan.

“Audit belum selesai, tim pencari fakta baru bergerak setelah keputusan diumumkan. Bagaimana mungkin keputusan strategis diambil sebelum fakta lengkap tersedia? Prinsip organisasi yang tertib harus dijunjung tinggi,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU, Najib Azca, di Jakarta, Minggu (30/11/2025).

Sebelumnya, permintaan agar Gus Yahya mundur dikaitkan dengan hasil Rapat Harian Syuriyah yang menilai tata kelola keuangan PBNU mengindikasikan pelanggaran hukum syara’, ketentuan perundang-undangan, Pasal 97–99 Anggaran Rumah Tangga NU, serta Peraturan Perkumpulan NU. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membahayakan eksistensi Badan Hukum Perkumpulan NU.

Namun dalam klarifikasi kepada Tim Audit Internal PBNU, auditor menyatakan tidak semestinya ada pihak yang menyimpulkan atau mengutip hasil audit karena proses masih berjalan. Menurut auditor, audit umum tidak serta-merta membuktikan penyimpangan sebelum seluruh rangkaian pemeriksaan rampung dan diverifikasi.

Najib menilai kejanggalan makin terlihat karena tim pencari fakta justru dibentuk setelah pemecatan dilakukan, bukan sebelumnya, sebagaimana prosedur organisasi yang tertib. Ia kembali menegaskan pentingnya menjaga marwah organisasi.

“Jika ada dugaan pelanggaran, penyelidikan dulu. Fakta dikumpulkan, dibahas di forum yang sah, baru keputusan diambil. Membalik urutan justru memecah belah,” ujarnya.

Di tengah situasi yang memanas, sejumlah Pengurus Wilayah NU (PWNU) dari berbagai daerah menyerukan agar PBNU mengutamakan islah dan tabayyun. Mereka menilai penyelesaian damai dan musyawarah merupakan tradisi organisasi yang harus dijaga.

Beberapa PWNU bahkan meminta agar kepengurusan yang ada tetap berjalan hingga muktamar mendatang, sembari membenahi persoalan internal secara bijak tanpa langkah yang berpotensi mengganggu stabilitas organisasi.

Seruan tersebut menggambarkan keprihatinan bahwa kegaduhan di pucuk pimpinan PBNU dapat menggerus kepercayaan publik dan melemahkan posisi organisasi menjelang Muktamar 2026.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara