Ombudsman Periksa Kementerian Koperasi dan Agrinas soal Program KDKMP
Ombudsman RI mengawasi Program KDKMP melalui 10 indikator, mulai dari model bisnis, pendampingan SDM, hingga perizinan gerai koperasi.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf. - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA— Pemecatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf dinilai prematur karena proses audit keuangan organisasi tersebut belum selesai dan belum menghasilkan laporan yang dapat dijadikan dasar keputusan.
“Audit belum selesai, tim pencari fakta baru bergerak setelah keputusan diumumkan. Bagaimana mungkin keputusan strategis diambil sebelum fakta lengkap tersedia? Prinsip organisasi yang tertib harus dijunjung tinggi,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU, Najib Azca, di Jakarta, Minggu (30/11/2025).
Sebelumnya, permintaan agar Gus Yahya mundur dikaitkan dengan hasil Rapat Harian Syuriyah yang menilai tata kelola keuangan PBNU mengindikasikan pelanggaran hukum syara’, ketentuan perundang-undangan, Pasal 97–99 Anggaran Rumah Tangga NU, serta Peraturan Perkumpulan NU. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membahayakan eksistensi Badan Hukum Perkumpulan NU.
Namun dalam klarifikasi kepada Tim Audit Internal PBNU, auditor menyatakan tidak semestinya ada pihak yang menyimpulkan atau mengutip hasil audit karena proses masih berjalan. Menurut auditor, audit umum tidak serta-merta membuktikan penyimpangan sebelum seluruh rangkaian pemeriksaan rampung dan diverifikasi.
Najib menilai kejanggalan makin terlihat karena tim pencari fakta justru dibentuk setelah pemecatan dilakukan, bukan sebelumnya, sebagaimana prosedur organisasi yang tertib. Ia kembali menegaskan pentingnya menjaga marwah organisasi.
“Jika ada dugaan pelanggaran, penyelidikan dulu. Fakta dikumpulkan, dibahas di forum yang sah, baru keputusan diambil. Membalik urutan justru memecah belah,” ujarnya.
Di tengah situasi yang memanas, sejumlah Pengurus Wilayah NU (PWNU) dari berbagai daerah menyerukan agar PBNU mengutamakan islah dan tabayyun. Mereka menilai penyelesaian damai dan musyawarah merupakan tradisi organisasi yang harus dijaga.
Beberapa PWNU bahkan meminta agar kepengurusan yang ada tetap berjalan hingga muktamar mendatang, sembari membenahi persoalan internal secara bijak tanpa langkah yang berpotensi mengganggu stabilitas organisasi.
Seruan tersebut menggambarkan keprihatinan bahwa kegaduhan di pucuk pimpinan PBNU dapat menggerus kepercayaan publik dan melemahkan posisi organisasi menjelang Muktamar 2026.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Ombudsman RI mengawasi Program KDKMP melalui 10 indikator, mulai dari model bisnis, pendampingan SDM, hingga perizinan gerai koperasi.
Windah Basudara meraih 392.505 penonton serentak saat streaming GTA 6 dan mengungguli IShowSpeed dalam daftar Streams Charts.
BOPPJ menargetkan pembangunan giant sea wall dimulai 2027 dengan prioritas di Babelan, Bekasi, serta koridor Kendal-Semarang-Demak.
DPRD Kulon Progo menilai pembangunan RSUD di utara belum mendesak dan menyarankan optimalisasi Puskesmas serta pemenuhan tenaga kesehatan.
Veda Ega Pratama punya modal tes di Portimao jelang Moto3 Portugal 2026, sedangkan Hakim Danish pernah finis ke-12 pada 2025.
Simak aplikasi musik dan video musik di HP, mulai YouTube Music, Spotify, JOOX, hingga Apple Music beserta fitur utamanya.