Komdigi Sebut PP Tunas Penting Lindungi Anak di Dunia Maya

Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan Peraturan Pemerintah (PP) No.17/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas disusun untuk memperkuat perlindungan anak dari ancaman kejahatan di ruang digital.

Meutya mengatakan pembatasan akses bagi anak di bawah umur menjadi kebutuhan mendesak karena berbagai bentuk kejahatan di dunia fisik kini bermigrasi ke ranah maya.

"Seluruh kejahatan yang ada di dunia fisik bisa masuk ke dunia maya mulai dari terorisme, kekerasan, perundungan, judi, narkoba, dan sebagainya," ujar Meutya seusai menghadiri Anugerah Jurnalistik Komdigi di Jakarta Pusat, Rabu (19/11/2025).

Ia menjelaskan, kebutuhan pembatasan akses digital bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dirasakan sejumlah negara yang menghadapi tantangan serupa. PP Tunas disusun sebagai respon atas meningkatnya paparan anak terhadap media sosial dan gim dengan fitur komunikasi yang memungkinkan interaksi bebas.

"Karena itu memang kita melihat bahwa penundaan akses anak dari usia 13 sampai 18 tahun ini penting untuk diterapkan," kata Meutya.

Namun, implementasinya tidak mudah. Pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tingginya tingkat adiksi anak terhadap platform digital hingga resistensi dari platform besar yang selama ini menjadikan remaja sebagai pangsa pasar utama.

Karena itu, pemerintah terus mendorong penyedia platform untuk menyesuaikan operasional dan teknologi agar lebih ramah anak. “Kita selalu meyakini bahwa mereka mau dan akan mematuhi aturan di Indonesia," ujarnya.

Sejak PP Tunas diterbitkan pada Maret lalu, Kemkomdigi kini menunggu kesiapan teknologi dari platform digital yang beroperasi di Indonesia. "Mudah-mudahan di tahun depan ini (PP Tunas) sudah bisa betul-betul diterapkan," kata Meutya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.