Penagihan BLBI Harus Konsisten dan Tegas

Harianjogja.com, JAKARTA—Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menilai pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal kelanjutan penagihan BLBI sebagai komitmen negara yang harus dijaga secara konsisten. Ia menegaskan bahwa kewajiban obligor tidak boleh dianggap berakhir tanpa penyelesaian sah.

Menurut Hardjuno, hak tagih negara terhadap BLBI tidak mengenal kedaluwarsa. “BLBI adalah kewajiban hukum, bukan urusan administratif yang bisa dinegosiasikan,” ujarnya. Ia menilai pernyataan Purbaya menjadi pengingat bahwa kewajiban obligor tetap berlaku meski pemerintah mengevaluasi perangkat penagihan.

Hardjuno menekankan perlunya kepastian proses dan arah kebijakan agar penyelesaian BLBI tidak kembali kabur seperti sebelumnya. Penegakan BLBI, menurutnya, merupakan ujian besar konsistensi hukum ekonomi Indonesia.

Ia menambahkan bahwa proses penagihan harus berada dalam koridor hukum yang jelas untuk memperkuat legitimasi negara. Hardjuno juga menegaskan bahwa BLBI bukan sekadar persoalan aset negara, tetapi pesan moral bahwa hukum ditegakkan secara setara.

Ia meminta pemerintah berkomunikasi secara transparan agar tidak muncul spekulasi terkait ketegasan negara dalam menagih. Selain itu, Hardjuno mendorong pemerintah mempertimbangkan moratorium pembayaran bunga obligasi rekap BLBI, karena beban bunga yang terus berjalan tanpa penyelesaian kewajiban obligor dinilai merugikan posisi fiskal negara.

“Moratorium bunga rekap harus menjadi opsi bila negara ingin menuntaskan BLBI secara serius,” kata Hardjuno. Ia menilai momentum pernyataan Purbaya perlu dimanfaatkan untuk membuka opsi kebijakan yang lebih fundamental.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.