Komisi D DPRD Jogja Kawal Anggaran Guru Rp8,4 Miliar
Komisi D DPRD Kota Jogja membahas ulang anggaran pendidikan Rp8,4 miliar untuk honorarium guru dan tenaga kependidikan pada 2027.
Almarhum mantan Presiden Soeharto./JIBI
Harianjogja.com, SEMARANG—Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan usulan gelar Pahlawan Nasional untuk mantan Presiden Soeharto berasal dari bawah dan sudah memenuhi syarat untuk diteruskan ke Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
"Usulan gelar pahlawan disampaikan dari kabupaten/ kota, naik ke provinsi, sampai ke Kementerian Sosial," kata Mensos di Semarang, Rabu (29/10/2025).
Menurur dia, mantan Presiden Soeharto pernah diusulkan oleh Kabupaten Sragen pada 2010 namun saat itu belum memenuhi syarat. Pada tahun ini, usulan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto sudah memenuhi syarat.
Ia menuturkan Presiden Ke-2 RI tersebut merupakan satu dari 40 nama yang diusulkan untuk meraih gelar Pahlawan Nasional. Sebanyak 40 nama calon pahlawan nasional yang telah memenuhi syarat, kata dia, telah disampaikan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang diketuai oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
Ia menilai adanya perbedaan pendapat tentang usulan pahlawan nasional dapat dimaklumi, dipahami, dan didengarkan sebagai pertimbangan. Para calon Pahlawan Nasional yang memiliki kelebihan maupun kekurangan sebagai sesuatu yang wajar.
Sebelumnya, terdapat 40 nama yang diusulkan oleh Kementerian Sosial untuk memperoleh gelar pahlawan nasional, yakni aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah, Presiden RI ke-2 Soeharto (Jawa Tengah), Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU KH Bisri Syansuri; KH Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf (Sulawesi Selatan), dan Jenderal TNI Purn. Ali Sadikin (Jakarta).
Selanjutnya ada Syaikhona Muhammad Kholil (Jawa Timur), H.M. Sanusi (Jawa Timur), K.H Bisri Syansuri (Jawa Timur), H.B Jassin (Gorontalo), Sultan Muhammad Salahuddin (Nusa Tenggara Barat), Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja (Jawa Barat), H. Ali Sastroamidjojo (Jawa Timur), dr. Kariadi (Jawa Tengah), dan R.M. Bambang Soeprapto Dipokoesomo (Jawa Tengah).
Kemudian, Basoeki Probowinoto (Jawa Tengah), Raden Soeprapto (Jawa Tengah), Mochamad Moeffreni Moe'min (Jakarta), KH Sholeh Iskandar (Jawa Barat), Syekh Sulaiman Ar-Rasuli (Sumatera Barat), Zainal Abidin Syah (Maluku Utara), Gerrit Agustinus Siwabessy (Maluku), Chatib Sulaiman (Sumatera Barat), dan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Komisi D DPRD Kota Jogja membahas ulang anggaran pendidikan Rp8,4 miliar untuk honorarium guru dan tenaga kependidikan pada 2027.
Film Ramayana: Rise of a Legend tayang di Indonesia mulai 11 November 2026 dalam dua versi dengan perbedaan durasi dan penyajian.
Jargas PGN membantu UMKM Karangrejo, Borobudur, menghemat biaya energi untuk usaha kuliner dan penginapan.
Pendapatan Bantul baru terealisasi 78,98% hingga Oktober 2026. Dinas Pariwisata mencatat capaian terendah, yakni 60,36%.
Polri menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Irjen AS terkait dugaan penyadapan ilegal. AS menyatakan banding atas putusan sidang etik.
DPRD Bantul meminta jabatan kosong di sejumlah OPD, termasuk BPBD dan Disdikpora, segera diisi agar program 2027 berjalan optimal.