ETLE Hub Awasi Truk ODOL, Penegakan Hukum Dimulai 2027
Kemenhub memperkuat pengawasan truk melalui ETLE Hub jelang Nataru 2026/2027. Penegakan hukum zero ODOL dimulai 1 Januari 2027.
Petugas menyiapkan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Cimahi, Jawa Barat. ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari.
Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Gizi Nasional mengungkapkan bahwa 12 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sebelumnya ditutup karena melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah siap beroperasi kembali.
“Ada 12 SPPG sekarang yang sudah rilis mau operasi kembali setelah selesai melakukan evaluasi,” kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Jakarta, Senin (27/10/2025).
Ia menegaskan 12 unit SPPG yang sebelumnya melanggar tersebut bisa kembali beroperasi setelah dilakukan perbaikan-perbaikan yang menyeluruh. "Untuk lokasinya menyebar, ada di berbagai daerah,” kata dia.
Perbaikan dan evaluasi yang dilakukan terhadap SPPG ini sudah selesai dan sekarang siap memberikan manfaat kembali kepada penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini. Pihaknya juga memberikan sosialisasi untuk standar operasional terbaru yang segera diterapkan terkait pelaksanaan Program MBG ini.
Termasuk soal regulasi sanksi bagi mitra yang mengalami kejadian akan langsung dievaluasi. Pihaknya akan melakukan investigasi lalu dihentikan operasionalnya sampai keluar hasil investigasi.
"Ini biasanya tergantung dari beratnya kasus, antara dua minggu biasanya sampai dua bulan. Dan itu sangat tergantung dari hasil evaluasi," kata dia.
BGN menargetkan nol (zero) kasus dalam pelaksanaan Program MBG dengan sejumlah inovasi hasil dari evaluasi dan temuan di lapangan.
Langkah pertama yang dilakukan adalah menurunkan jumlah penerima manfaat per SPPG sehingga jumlah penerima dapat berkurang dan membuat kualitas makanan lebih baik.
Kedua, setiap SPPG ada juru masak yang bersertifikat karena dari pengalaman cara kerja yang dimiliki juru masak bersertifikat lebih efisien dan lebih cepat.
Ketiga, seluruh SPPG nanti memiliki alat tes cepat (rapid test) terkait dengan uji untuk bahan baku. Menurut dia, karena pengalaman Jepang yang sudah 100 tahun, sebesar 90 persen kejadian keracunan makanan itu berasal dari bahan baku.
“Kami juga ingin menguji hasil masakan sebelum dibagikan kepada penerima manfaat,” ujarnya.
Keempat, pihaknya meminta seluruh SPPG memiliki alat sterilisasi "food tray" atau tempat hidangan MBG yang dapat kering dalam waktu 3 menit dengan suhu 120 derajat agar lebih steril.
Selanjutnya, untuk persoalan air yang digunakan memasak, sesuai dengan hasil kajian Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang merekomendasikan menggunakan air yang sudah bersertifikat atau air kemasan isi ulang yang sudah disertifikasi.
Pihaknya juga akan melakukan pelatihan dan bimbingan teknis berulang kepada seluruh kepala SPPG agar tetap waspada dengan apa yang dilakukan. “Untuk yang baru ini, untuk bimbingan teknis meningkatkan kualitas, untuk yang lama itu untuk penyegaran,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kemenhub memperkuat pengawasan truk melalui ETLE Hub jelang Nataru 2026/2027. Penegakan hukum zero ODOL dimulai 1 Januari 2027.
Manajemen PT Fonusa Agung Mulia meminta maaf atas kebakaran pabrik di Cikande dan kendala komunikasi dengan keluarga korban.
Veda Ega Pratama tetap di posisi keenam klasemen Moto3 2026 setelah terjatuh di GP Portugal. Peluang menembus lima besar tertutup.
Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah elite Gerindra di Hambalang menjelang batas pengajuan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.
Penjualan Ladaku Merica Bubuk terdampak setelah ditolak Taiwan karena residu pestisida. Produsen dan BPOM menjelaskan perbedaan standar antarnegara.
Bupati Bantul meminta pengelolaan Pantai Parangtritis dikaji setelah muncul potensi kebocoran PAD dari bus wisata menuju Obelix Sea View.