Pemutihan Denda PBB Klaten 2026, Bayar Pokok Saja hingga 31 Desember
Pemkab Klaten hapus denda PBB 2020-2025. Warga cukup bayar pokok pajak hingga 31 Desember 2026.
Zulkifli Hasan. /Antara- Dhemas Reviyanto
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Prabowo menugaskan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) Pangan Zulkifli Hasan memimpin tim percepatan swasembada pangan, energi, dan air nasional.
Pembentukan tim percepatan ini dalam rangka mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045 melalui pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional. Di mana diperlukan penyelarasan kebijakan dan penyelesaian permasalahan yang bersifat lintas sektor antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah
Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 19/2025 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional yang diteken pada 5 Agustus 2025 lalu.
“Bahwa untuk menyelaraskan kebijakan dan menyelesaikan permasalahan yang bersifat lintas sektor antar-kementerian/lembaga dan pemerintah daerah..perlu dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional,” tulis beleid tersebut, dikutip pada Jumat (19/9/2025).
Adapun, tim koordinasi yang bertanggung jawab langsung di bawah presiden ini memiliki tugas untuk melakukan sinkronisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan percepatan pembangunan kawasan swasembada.
BACA JUGA: Sultan HB X: Keracunan MBG Bisa karena Masak Terlalu Pagi
Dalam melaksanakan tugasnya, tim koordinasi juga menyelenggarakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan percepatan, hingga memfasilitasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam pelaksanaan percepatan pembangunan.
Zulhas dalam hal ini didampingi oleh Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai wakil ketua.
Sementara anggota tim terdiri dari 23 kementerian/lembaga serta gubernur dan bupati/wali kota, termasuk Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, hingga Menteri Pertahanan.
Sebelumnya pada Selasa (16/9/2025), Zulhas bersama sejumlah pihak terkait telah melakukan rapat percepatan pembangunan kawasan swasembada di Istana Merdeka bersama Prabowo.
Dirinya menuturkan bahwa area hutan seluas 481.000 hektare sudah siap untuk dimanfaatkan guna program swasembada pangan, air dan energi. Pemerintah menargetkan total area kawasan hutan yang selesai memiliki rencana desain tata ruang adalah seluas 1 juta hektare.
Salah satunya yang sudah dibahas adalah percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan air dan energi di Papua Selatan.
"Tepatnya di Merauke, tepatnya lagi Wanam. Insyaallah semua perubahan tata ruang, surat menyurat seperti HGU [Hak Guna Usaha] dan lain yang diperlukan kita akan selesaikan," ujarnya, Selasa (16/9/2025).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Pemkab Klaten hapus denda PBB 2020-2025. Warga cukup bayar pokok pajak hingga 31 Desember 2026.
PSEL Regional DIY mundur hingga 2028, DLH Sleman bentuk pendamping pengelolaan sampah di 17 kapanewon dan 86 kalurahan.
Simak daftar lengkap jalur Trans Jogja aktif beserta tarif terbaru dan sistem pembayaran nontunai di Yogyakarta.
Dengan cakupan rute yang menjangkau wilayah Sleman hingga kawasan barat Kota Jogja, operasional Bus DAMRI Jogja–YIA diharapkan dapat mendukung mobilitas penumpa
Simak jadwal lengkap KA Bandara YIA 15 Mei 2026. Kereta beroperasi sejak dini hari hingga malam untuk mendukung mobilitas penumpang.
Cuaca DIY hari ini diprediksi didominasi hujan. Sleman berpotensi diguyur hujan sedang dengan kelembapan udara tinggi.