Jumlah Korban Meninggal Akibat Banjir di Bali Bertambah Jadi 14 Orang

Harianjogja.com, BALI— Jumlah korban meninggal dunia akibat banjir di Bali bertambah menjadi 14 orang. Selain itu, dua lainnya masih dalam pencarian akibat banjir. Jumlah itu berdasarkan data dari Pusdalops BPBD Kabupaten dan Kota hingga Kamis (11/9/2025) pukul 11.00 WIB.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari merinci korban meninggal yakni di Kota Denpasar delapan jiwa, Kabupaten Jembrana dua jiwa, Kabupaten Gianyar tiga jiwa dan Kabupaten Badung satu jiwa. Sementara untuk dua korban hilang teridentifikasi di Kota Denpasar.

BACA JUGA: Bali Banjir, Bandara Ngurah Rai Umumkan Force Majeure

"Total korban meninggal dunia yang sudah ditemukan berjumlah 14 jiwa dan yang masih dalam pencarian sebanyak dua warga," katanya, Kamis (11/9/2025).

BPBD Provinsi Bali juga mencatat ada 562 warga yang mengungsi hingga hari ini, dengan rincian 327 warga di Kabupaten Jembrana dan 235 warga di Kota Denpasar. Fasilitas umum, seperti sekolah, balai desa, musala dan banjar dimanfaatkan sebagai pos pengungsian sementara.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Bali tengah menghitung kerugian yang dialami oleh 474 pedagang yang terdampak banjir di Pasar Badung dan Pasar Kumbasari, serta beberapa ruko di Denpasar. "Kerugian sedang dihitung sekitar 474 kios dan los, plus ruko. Itu akan diselesaikan semua," kata Gubernur Bali Wayan Koster saat ditemui di Kantor Kejaksaan Tinggi Bali, Denpasar, Kamis.

Koster menyampaikan kerugian paling besar dialami oleh pedagang, karena kehilangan peralatan berjualan, seperti meja, kursi, mesin hitung, yang hanyut tersapu banjir. Namun demikian, angkanya masih belum pasti, karena masih dilakukan pendataan menyeluruh.

"Kemudian, barang-barang jualannya juga, ada kain, ada buah-buahan, sayuran, dan lainnya itu sedang dihitung, karena itu sekitar 474 kios dan los, plus ruko," imbuh gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng tersebut.

Untuk dana penanganan bencana tersebut, kata Koster, akan ditanggung sebagian oleh pemerintah pusat melalui APBN. Sementara lainnya akan ditanggung oleh APBD Pemprov Bali dan Kota Denpasar.

Khusus untuk pedagang, akan ditangani oleh Pemprov Bali dan Pemkot Denpasar. "APBN menangani infrastrukturnya. Kemudian, ganti rugi untuk para pedagang itu akan ditangani oleh Pemerintah Provinsi Bali dan Kota Denpasar," kata Koster.

Koster mengklaim dana penanganan banjir tersedia melalui dana belanja tak terduga (BTT), baik itu berasal dari APBD Provinsi maupun APBD Kota Denpasar.

Koster menyampaikan pemerintah juga akan merenovasi bangunan warga yang rusak karena banjir, khususnya yang berada di sekitar bantaran sungai. Hanya saja, pemerintah tidak menanggung seluruhnya.

"Ada yang memang sudah roboh, akan dibangun kembali. Akan dibantu dari APBN atau APBD. Prinsipnya akan dibangun, tetapi karena ini milik pribadi, ya itu mungkin kita tidak bantu sepenuhnya," katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara