Bersama Para Menteri, KPK Bahas Tata Kelola Nikel Indonesia

Harianjogja.com, JAKARTA—Pembahasan tata kelola nikel di Indonesia dibahas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama para menteri Kabinet Merah Putih (KMP).

Pembahasan dilakukan dalam diskusi untuk menyampaikan rekomendasi strategis dari KPK. "Diskusi dihadiri Menteri Kehutanan, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, hingga Wakil Menteri Keuangan," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Selain itu, Budi mengatakan juga hadir perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, hingga Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

BACA JUGA: Hari Ini 24 Juli Diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional, Simak Sejarahnya

"Diskusi tersebut untuk menyampaikan rekomendasi strategis yang telah dibuat oleh KPK kepada para pemangku kepentingan di sektor pertambangan, khususnya terkait tata kelola nikel," jelasnya.

Menurut diam rekomendasi ini berangkat dari kajian yang telah dilakukan KPK dengan meminta keterangan sejumlah pihak terkait kajian sektor pertambangan. "Misalnya, mantan Menteri ESDM Arifin Tasrif hingga Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara