BGN Prioritaskan MBG di Daerah Terpencil dan Stunting Tinggi
BGN memprioritaskan perluasan MBG ke daerah terpencil dan stunting tinggi. Pengawasan anggaran, dapur, dan CCTV juga diperketat.
Seragam sekolah SD dan SMP - Ilustrasi Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya siap mengembalikan formasi jabatan fungsional pengawas sekolah melalui aturan terbaru Kemendikdasmen.
BACA JUGA: Layanan Aduan SPMB Dibuka
"Nanti akan ada peraturan baru menyangkut pengawas sekolah yang selama ini namanya diganti jadi pendamping. Nanti kami kembalikan namanya menjadi pengawas," kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti di Jakarta Pada Rabu (25/6/2025).
Mendikdasmen menjelaskan hasil kajian pihaknya mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pengawas sekolah menyimpulkan bahwa formasi jabatan fungsional tersebut tidak bisa digantikan.
"Kami sudah mengkaji tupoksi pengawas itu tidak bisa digantikan sebatas pendamping, sehingga nanti kita akan kembalikan pengawas sebagai profesi," ujar Mendikdasmen.
Namun begitu pihaknya belum dapat menyampaikan informasi tersebut secara rinci, sehingga ia meminta para pihak terkait untuk bersabar dan menunggu.
"Bagaimana nanti keluarnya ya, tunggu sidang isbatnya. Ini baru bocoran umum saja gitu. Karena sekali lagi ini semua dalam rangka mengembalikan peran para pengawas untuk bersama-sama memberikan layanan pendidikan bermutu untuk semua," ucap Mendikdasmen Abdul Mu'ti.
Sebagai informasi, penghapusan jabatan pengawas sekolah diusulkan oleh Ikatan Guru Indonesia (IGI) kepada mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim pada tahun 2019.
Menurut IGI, penghapusan tersebut dinilai bisa menjadi solusi sementara untuk mengatasi persoalan kekurangan guru.
Lantas usulan itu ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional (JF) Guru.
Isi peraturan tersebut menimbang integrasi JF pengawas sekolah, JF penilik, dan JF pamong belajar ke dalam satu JF guru, sehingga pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) satuan PAUD formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, yang lebih efisien dan efektif.
Dengan kata lain ketiga JF tersebut dihilangkan karena dilebur menjadi JF Guru.
Aturan Peraturan Menteri PANRB Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional (JF) Guru tersebut dapat dilihat secara lengkap pada laman berikut https://peraturan.bpk.go.id/Details/311201/permen-panrb-no-21-tahun-2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
BGN memprioritaskan perluasan MBG ke daerah terpencil dan stunting tinggi. Pengawasan anggaran, dapur, dan CCTV juga diperketat.
ESDM menyatakan belum memiliki data cadangan emas di Taman Nasional Ujung Kulon. Sebagian perairan sekitarnya masuk dalam WUP, tetapi bukan izin tambang.
DPR mengesahkan UU Perampasan Aset. Aturannya mencakup aset tanpa putusan pidana, pembentukan dua badan baru, hingga batas Rp1 miliar.
Indonesia membawa tiga proyek mangrove dan padang lamun ke COP31. Simak potensi karbon biru, peluang pendanaan, dan tantangan verifikasinya.
Program Gentengisasi diterapkan di rumah subsidi Serang dengan pasokan awal 35.000 genteng tanah liat Jatiwangi berstandar SNI.
Film Gak Masuk Akal produksi Leo Pictures tayang 7 Januari 2027. Dibintangi Kamal Rasyid, film ini memadukan komedi absurd dan horor perdukunan.