Bank Dunia: Data BPS Lebih Relevan untuk Mengukur Kemiskinan di Indonesia

Harianjogja.com, JAKARTA—Bank Dunia menyatakan garis kemiskinan (GK) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) lebih relevan untuk mengukur tingkat kemiskinan nasional Indonesia.

Dalam lembar fakta bertajuk “The World Bank’s Updated Global Poverty Lines: Indonesia”, dikutip di Jakarta, Senin, Bank Dunia menjelaskan bahwa garis kemiskinan nasional tetap menjadi yang paling tepat untuk menjadi acuan pengambilan kebijakan suatu negara.

Sementara data yang dirilis Bank Dunia merupakan pengukuran internasional yang bertujuan untuk menjadi tolok ukur dalam memantau kondisi kemiskinan global serta membandingkan kondisi kemiskinan satu negara dengan negara lainnya.

Perbedaan itu pun bersifat intensional. Bank Dunia sengaja menggunakan pendekatan pengukuran yang berbeda dengan pendekatan pemerintah tiap negara, mengingat perbedaan tujuan dari kedua pengukuran.

“Garis kemiskinan nasional disusun oleh pemerintah dan disesuaikan untuk konteks spesifik suatu negara. Data tersebut digunakan untuk pengambilan kebijakan pada tingkat nasional, seperti dukungan terhadap kelompok miskin,” tulis Bank Dunia.

Bank Dunia mengaku menggunakan data yang sama dengan Pemerintah Indonesia dalam mengukur garis kemiskinan, yakni hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh BPS. Namun, meski menggunakan data yang sama, metode perhitungan yang dilakukan berbeda.

Dalam mengukur garis kemiskinan, Bank Dunia mempertimbangkan perbedaan harga dari tiga aspek, yakni perubahan waktu, perbedaan wilayah, dan perbedaan biaya hidup antarnegara atau Purchasing Power Parity (PPP).

Sedangkan metode pengukuran nasional oleh BPS tidak mempertimbangkan penyesuaian harga dari waktu ke waktu maupun menggunakan PPP, mengingat tujuannya bersifat nasional. Aspek perbedaan wilayah pun menggunakan pendekatan yang berbeda dengan Bank Dunia.

Terkait perubahan persentase penduduk miskin Indonesia, Bank Dunia menjelaskan pergeseran itu disebabkan oleh meningkatnya ambang batas kelompok tidak miskin dalam standar global. Artinya, peningkatan garis kemiskinan tidak serta-merta berarti bertambahnya jumlah penduduk miskin, namun lebih tepat dikatakan bahwa standar hidup layak yang meningkat.

Bank Dunia pun mengingatkan bahwa Indonesia baru naik kelas dari negara berpendapatan menengah bawah (Low and Middle Income Countries/LMIC) menjadi negara berpendapatan menengah atas (Upper Middle Income Country/UMIC).

Bila di kategori LMIC posisi Indonesia mendekati ambang batas atas, posisi Indonesia di kategori UMIC kini berada mendekati ambang batas bawah.

Pendapatan nasional bruto (GDI) per kapita Indonesia yakni sebesar 4.870 dolar AS pada 2023. Sedangkan batas atas kategori UMIC adalah 14.005 dolar AS, hampir tiga kali lipat dari GDI Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara