Menteri Dody: 65 Sekolah Rakyat Selesai Awal Juli

Alifian Asmaaysi Rabu, 21 Mei 2025 12:37 WIB

Menteri Dody: 65 Sekolah Rakyat Selesai Awal Juli

Foto ilustrasi siswa sekolah. - Foto dibuat oleh AI Freepik

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah resmi memulai penanganan infrastruktur untuk Sekolah Rakyat tahap I. Di mana, sebanyak 65 sekolah ditargetkan akan selesai pembangunannya pada Juli 2025.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pada tahap I pihaknya bakal melakukan penanganan pada 100 sekolah yang secara keseluruhan dibidik turut rampung pada akhir tahun ini.

“Dari 100 Sekolah Rakyat tahap I, sebanyak 65 sekolah sudah dimulai pekerjaan renovasi ringan hingga sedang [non-struktur] sejak minggu lalu. Insyaallah 65 sekolah ini bisa diselesaikan awal Juli nanti," kata Dody di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Rabu (21/5/2025).

Perinciannya, 65 sekolah yang bakal rampung Juli 2025 tersebar di beberapa wilayah. Sebanyak 13 sekolah berlokasi di Sumatra, 34 sekolah di Jawa, 3 sekolah di Kalimantan dan 8 sekolah di Sulawesi.

Kemudian, 3 sekolah di Bali/Nusa Tenggara, 2 sekolah di Maluku Utara, dan 2 sekolah di Papua.

Sementara untuk sisanya yakni sebanyak 35 sekolah lainnya Kementerian PU masih melakukan survei ke lokasi usulan. Dalam penjelasannya, 35 sekolah ini ditargetkan rampung pada Kuartal III/2025.

"Untuk 35 sekolah itu targetnya selesai September 2025, tapi akan kami usahakan agar bisa selesai pada Juli atau Agustus," tambah Dody.

Pada kesempatan yang sama, Dody menjelaskan bahwa penanganan Sekolah Rakyat tahap I tersebut merupakan pekerjaan renovasi yang meliputi perbaikan struktur bangunan sekolah eksisting hingga penyediaan meubelair. Sementara penanganan tahap II yang ditargetkan selesai tahun 2026 berupa pekerjaan pembangunan bangunan sekolah baru.

Dia mengaku telah melakukan verifikasi pada 219 lokasi usulan tahap II, di mana 35 sudah disetujui, 69 belum disetujui antara lain karena sertipikat lahan belum lengkap, dan 115 tidak disetujui karena lahannya tidak sesuai ketentuan.

“Untuk yang tidak disetujui, kami akan meminta Kemendagri atau Kemensos untuk mengusulkan lokasi pengganti yang lebih sesuai," pungkasnya.