Gibran Berhenti Jadi Wapres, Pengamanan Beralih ke Grup D Paspampres
Setelah efektif berhenti sebagai Wapres, pengamanan Gibran dan istrinya beralih dari Grup B ke Grup D Paspampres sesuai aturan.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. /Reuters
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, mendesak angkatan bersenjatanya untuk melakukan perubahan radikal dalam kesiapan menghadapi perang, demikian laporan kantor berita pemerintah Korea Utara, KCNA, pada Sabtu (17/5/2025).
Dalam kunjungan ke latihan udara dari Skuadron Udara Pengawal Sayap Pertama pada Kamis lalu, Kim menyerukan kepada seluruh unit militer agar "melakukan perubahan besar dalam persiapan perang dengan selalu berada dalam kondisi siaga penuh."
Latihan tersebut melibatkan unit peluru kendali anti-udara, unit radar, unit peperangan elektronik, senjata baru berupa bom luncur presisi jarak jauh, serta simulasi serangan terhadap target sasaran.
Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengecam keputusan Amerika Serikat yang kembali menetapkan Pyongyang sebagai "negara yang tidak kooperatif" dalam upaya global memerangi terorisme. Pernyataan itu disampaikan juru bicara kementerian dan dipublikasikan KCNA pada Sabtu (17/5).
AS pada Selasa (13/5) kembali mencantumkan Korea Utara dalam daftar negara yang tidak bekerja sama dalam pemberantasan terorisme, bersama Kuba, Iran, Suriah, dan Venezuela.
"Upaya sepihak dan penuh niat buruk seperti ini harus dikecam dan ditolak oleh komunitas internasional," ujar Kemenlu Korea Utara.
Mereka menilai langkah AS sebagai strategi untuk mencemarkan nama baik negara-negara berdaulat yang independen dan menjadikannya sasaran kecaman global.
Kemenlu Korea Utara juga menyebut kampanye “anti-terorisme” yang dipimpin AS "tidak lebih dari dalih untuk ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain."
"Tak ada satu pun yang meminta AS memimpin upaya internasional melawan terorisme, dan tak ada pula yang memberinya wewenang untuk itu," tegas pernyataan tersebut, seraya menambahkan bahwa Pyongyang "menentang dengan tegas segala bentuk terorisme yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Setelah efektif berhenti sebagai Wapres, pengamanan Gibran dan istrinya beralih dari Grup B ke Grup D Paspampres sesuai aturan.
MPR menetapkan 9 Desember 2026 untuk sidang pemilihan wapres pengganti Gibran. Prabowo diberi tenggat hingga 25 November.
PB IDI mengungkap penyebab antibiotik masih diresepkan tidak rasional, mulai keterbatasan alat diagnosis hingga ekspektasi pasien.
BPJT menyiapkan 11 jalan tol fungsional sepanjang 244,95 km saat Nataru 2026/2027, termasuk Tol Jogja-Solo dan Jogja-Bawen.
Ibnu Sugeng Riyanto terancam PAW dari DPRD Gunungkidul setelah diberhentikan dari seluruh tugas partai oleh PKB.
DKPP menyatakan empat dari lima aduan etik terkait syarat pendidikan Gibran saat Pilpres 2024 siap disidangkan pada 2026.