Hipertensi Gunungkidul Tertinggi di DIY Capai 39,25 Persen
Hipertensi Gunungkidul mencapai 39,25%, tertinggi di DIY. Pemkab memperkuat layanan kesehatan dan penanganan stunting lewat Poskesdes.
Suasana Focus Group Discussion bertema “Kajian Dampak Pelonggaran Kuota Impor, Pertek, & TKDN terhadap Perkembangan Industri Alat Kesehatan Nasional” di Jogja, 5 Mei 2025. /Harian Jogja-Yosef Leon.
Harianjogja.com, JOGJA—Sektor industri alat kesehatan (alkes) dalam negeri mengaku khawatir atas kebijakan tarif timbal balik (reciprocal tariff) yang diberlakukan Amerika Serikat atau dikenal dengan tarif trump.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI) Imam Subagyo meminta pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah strategis yang berpihak pada industri nasional.
“Pemerintah AS memberlakukan kebijakan ini untuk melindungi industrinya. Indonesia pun seharusnya bersikap serupa—memprioritaskan perlindungan bagi industri dalam negeri,” kata Imam dalam Focus Group Discussion bertema Kajian Dampak Pelonggaran Kuota Impor, Pertek, & TKDN terhadap Perkembangan Industri Alat Kesehatan Nasional di Jogja, 5 Mei 2025.
BACA JUGA: Donald Trump Umumkan Bakal Pertimbangkan Turunkan Tarif Impor untuk China
Imam menyebut pelaku industri alkes sudah terbiasa menghadapi tantangan, namun tetap mewaspadai potensi dampak kebijakan ini. “Kami khawatirkan bukan tarifnya, melainkan bagaimana respons pemerintah. Selama masa tunggu, kami ingin memberikan masukan agar keputusan yang diambil tidak merugikan industri lokal,” ujarnya.
Kekhawatiran serupa diungkapkan Ketua Umum HIPELKI, Randy H. Teguh. Ia menekankan salah langkah dalam merespons kebijakan AS bisa membuat industri kesehatan Indonesia mundur. “Saat pandemi Covid-19, kita menyadari pentingnya kemandirian alkes. Pemerintah saat itu sukses menggandakan jumlah industri alkes dari 313 menjadi 891 pada 2021. Jangan sampai capaian ini tergerus,” katanya.
Guru Besar FK-KMK UGM Profesor Laksono Trisnantoro turut menyampaikan rekomendasi agar sektor alkes tetap berkelanjutan dan mandiri. Ia menekankan perlunya sinergi lintas sektor antara Kemenkes, BPJS, Kemenkeu, dan Bappenas untuk kebijakan pembiayaan yang berbasis bukti. Selain itu juga perlu penguatan kapasitas institusi, terutama manajemen rumah sakit dalam menilai kebutuhan dan efektivitas alat kesehatan.
"Publik juga harus diedukasi untuk meningkatkan literasi soal JKN, teknologi medis, dan penggunaan alkes secara rasional serta penguatan ekosistem industri dengan menjaga kolaborasi antara peneliti, produsen, dan laboratorium yang telah terbentuk sejak pandemi," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Hipertensi Gunungkidul mencapai 39,25%, tertinggi di DIY. Pemkab memperkuat layanan kesehatan dan penanganan stunting lewat Poskesdes.
Pemerintah menyiapkan tanda kehormatan HUT ke-81 RI. Sejumlah menteri masuk daftar calon penerima, termasuk individu berprestasi di bidang teknologi.
PLN UID Yogyakarta menargetkan penambahan 26 SPKLU di DIY hingga akhir 2026. Saat ini sudah ada 33 unit yang terbangun.
Kubu Febrie Adriansyah buka suara soal kematian Sutrimo. Keluarga menyebut almarhum telah lama mengidap diabetes.
Lakon Tatu membawa kisah cinta, kesetiaan, dan luka pasca-Perjanjian Giyanti hingga mengantar Sleman meraih Penyaji Terbaik I.
Sensus Ekonomi 2026 BPS DIY dapat membantu pelaku usaha membaca potensi ekonomi, peluang pasar, dan investasi di berbagai wilayah.