Hasil Final Pegadaian Championship PSS vs Garudayaksa: Skor 2-2
Gustavo Tocantins mencetak dua gol identik ke gawang Garudayaksa dan membawa PSS Sleman memaksa laga final berlanjut.
Anggota Komite IV DPD RI R.A. Yashinta Sekarwangi. /Istimewa.
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah didorong untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor sumber daya alam yang ada dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global akibat perang dagang. Selain itu perlu adanya transparansi kegiatan eksploitasi sumber daya alam agar lebih banyak yang masuk ke penerimaan negara.
"Ketidakpastian ekonomi yang muncul akibat perang dagang menimbulkan efek yang bisa memperberat kinerja fiskal APBN. Kondisi geopolitik dan perdagangan global yang tidak menentu dapat berdampak kepada menurunnya pendapatan negara," kata Anggota Komite IV DPD RI R.A. Yashinta Sekarwangi Mega dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan CELIOS (Center of Economic and Law Studies) Rabu (23/4/2025).
BACA JUGA: Penerapan Tarif Impor AS, China Peringatkan Potensi Krisis Kemanusiaan
Agar penerimaan negara tetap terjaga, ia mendorong upaya optimalisasi terhadap penerimaan dari sektor PNBP, khususnya PNBP sektor sumber daya alam. Pasalnya PNBP dari sektor ini berkontribusi cukup signifikan terhadap postur APBN Indonesia yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan.
Pada tahun 2024 misalnya PNBP dari sektor sumber daya alam di tahun 2024 sebesar Rp235,6 triliun.Dengan potensi itu, menurutnya masih perlu meningkatkan kepatuhan pada sektor SDA melalui transparansi dan penegakan hukum terhadap praktik ilegal dalam kegiatan tambang sumber daya alam.
Transparansi dan penegakan hukum bagi praktik ilegal itu menurutnya harus dilakukan untuk memaksimalkan potensi PNBP yang bisa diperoleh negara sehingga bisa menjaga kondisi fiskal Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Di sisi lain, penggunaan teknologi modern juga perlu digunakan untuk memaksimalkan penghitungan fee untuk negara dalam pengelolaan sumber daya alam.
BACA JUGA: Ancaman Perang Dagang Diprediksi Makin Masif, Pemerintah Waspadai Dampak Trump 2.0
"Transparansi dalam melakukan kegiatan eksploitasi wajib dilakukan bagi siapa saja. Kerusakan sumber daya alam yang terjadi saat ini akan memiliki dampak jangka panjang terutama kepada generasi mendatang. Selain itu penegakan hukum bagi praktik ilegal perlu ditegakkan untuk menekan dan mencegah adanya kerugian keuangan negara,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Gustavo Tocantins mencetak dua gol identik ke gawang Garudayaksa dan membawa PSS Sleman memaksa laga final berlanjut.
Prabowo menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat meski kurs dolar dan ekonomi global bergejolak.
Sembilan provinsi memperbolehkan bayar pajak kendaraan 2026 tanpa KTP pemilik lama untuk STNK tahunan kendaraan bekas.
Dishub Bantul menertibkan PKU dengan tagihan listrik membengkak hingga Rp1 juta per bulan di ratusan titik penerangan kampung.
OJK mencatat pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,82% menjadi Rp716,40 triliun hingga Maret 2026.
Prabowo menyebut 1.061 Koperasi Merah Putih berhasil dioperasikan dalam tujuh bulan untuk memperkuat ekonomi desa.