Wapres Gibran Tekankan Kemandirian Pangan di Tengah Gejolak Global
Gibran menegaskan pentingnya kemandirian pangan nasional saat membuka Penas Petani Nelayan 2026 di Gorontalo di tengah gejolak global.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat digelandang oleh penyidik KPK./JIBI-Anshary Madya Sukma
Harianjogja.com, JAKARTA—Tak cuma mengaku siap ditahan atas kasus dugaan suap dan perintangan pada perkara PAW DPR RI, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto juga sempat menyinggung soal Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Diketahui, Hasto ditahan oleh KPK, Kamis (20/2/2025) atas kasus dugaan suap dan perintangan pada perkara PAW DPR RI. Seusai ditahan, dia mengaku siap menjalani proses hukum yang ada. Pasalnya, hal tersebut merupakan bentuk penghormatan dirinya terhadap hukum.
"Sehingga saya tidak pernah menyesal, saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala," ujarnya di KPK, Kamis.
BACA JUGA: Hasto Kristiyanto Pakai Rompi Oranye KPK, Ini Lokasi Penahanannya
Dia menambahkan bahwa penahanan ini juga merupakan momentum KPK untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, orang kepercayaan Megawati Soekarnoputri itu meminta agar Komisi Rasuah bisa memeriksa Presiden ke-7 Jokowi dan keluarganya.
"Semoga ini menjadi momentum bagi KPK untuk menegakkan hukum tanpa kecuali termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi," ucap dia.
Sebagai informasi, Hasto resmi ditahan di Rutan KPK dari cabang Rutan Negara Klas I Jakarta Timur. Penahan itu dilakukan untuk keperluan penyidikan selama 20 hari mulai dari 20 Februari hingga 11 Maret 2025.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Gibran menegaskan pentingnya kemandirian pangan nasional saat membuka Penas Petani Nelayan 2026 di Gorontalo di tengah gejolak global.
Kejagung menerbitkan tiga sprindik baru usai mengambil alih penyidikan kasus dugaan korupsi yang menyeret eks Jampidsus FA dari Polri.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Bantul menyebut, data penduduk usia sekolah tidak bisa dijadikan acuan untuk menjawab fenomena kekurangan mur
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen memastikan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) terus diarahkan menjangkau desa-desa terpencil.
Permendag 19/2026 mewajibkan marketplace memprioritaskan produk lokal tanpa mengatur algoritma platform digital.
Intervensi lintas sektor yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Desa Ayamputih, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, mulai menunjukkan hasil.