Anggaran Kemenkes Dipangkas, Menkes Pastikan Layanan Kesehatan Tak Terdampak

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan efisiensi anggaran sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 tidak akan berdampak pada pelayanan untuk rakyat.

Maka dari itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan Kementerian yang ia pimpim melakukan pemotongan anggaran dari hal-hal yang bersifat seremonial. "Kami yang jelas yang dipotong adalah semua yang berkaitan dengan meeting-meeting, perjalanan dinas, upacara-upacara, hari-hari perayaan, itu semua potong 50 persenan, itu sudah kami potong," kata Budi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Berdasarkan data pemerintah, anggaran Kementerian Kesehatan bernilai Rp105,7 triliun untuk 2025 dan atas adanya mandat efisiensi maka Budi menyebutkan pihaknya bakal melakukan efisiensi senilai Rp19 triliun.

Menkes mencontohkan salah satu hal yang dilakukan efisiensi di kementeriannya ialah terkait dengan perjalanan dinas. "Eselon I terbangnya jangan pakai business class deh gitu kan, pakai ekonomi saja sama kayak wartawan, kalau perlu menterinya juga naiknya Citilink jadi enggak ada business class-nya. Kalau menterinya di ekonomi kan enggak enak yang di business class, ya udah kami pakai Citilink saja biar lebih murah. Nah itu ngak apa-apa juga sih," tutur Budi.

Secara keseluruhan Budi menilai efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga merupakan langkah yang baik, terkhusus untuk menghemat anggaran-anggaran untuk kegiatan yang tak terlalu substansial.

Sementara untuk program-program yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat seperti pemeriksaan kesehatan gratis justru anggarannya akan disesuaikan agar bisa mencukupi kelancaran program tersebut.

Sebelumnya, Presiden Prabowo secara resmi mengeluarkan Inpres 1/2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.

Rinciannya, anggaran K/L diminta untuk efisiensi sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto menginisiasikan arahan efisiensi anggaran agar kas negara dapat digunakan untuk program yang lebih berdampak langsung terhadap masyarakat.

Dia menyebut Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, hingga perbaikan sektor kesehatan sebagai contoh program yang dimaksud.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara