Kementan Targetkan Pembangunan 5 Kawasan Peternakan Terintegrasi Rampung 2027
Kementan menyiapkan anggaran Rp17 triliun untuk ekosistem peternakan terintegrasi. Lima kawasan ditargetkan rampung pada 2027.
Foto ilustrasi. / ANTARA FOTO-Aswaddy Hamid
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah akan menggulirkan bantuan sosial (Bansos) pangan sebanyak 320.000 ton beras untuk 16 juta penerima pada 2025. Adapun, program bansos beras ini bakal berlangsung selama dua bulan, yakni Januari dan Februari 2025.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan bahwa pemerintah bersama Perum Bulog akan kembali menyalurkan bantuan pangan beras ke 16 juta masyarakat berpendapatan rendah. “Beras dari Bulog ini medium, tapi kualitasnya premium. Jadi ini memang salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat,” kata Arief dilansir JIBI/Bisnis Indonesia Kamis (26/12/2024).
Bantuan pangan beras ini sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah untuk penyeimbang kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12%. Untuk skemanya, pemerintah telah memutuskan akan mendistribusikan bantuan pangan beras kembali di Januari dan Februari 2025.
Di mana, sebanyak 160.000 ton dialokasikan per bulan kepada 16 juta penerima oleh Perum Bulog melalui penugasan dari Bapanas. Asal tahu saja, pemerintah sendiri juga telah menyesuaikan jumlah penerima bantuan pangan beras menjadi 16 juta masyarakat.
Salah satu faktornya karena adanya penurunan persentase penduduk miskin pada Maret 2024 menjadi 25,22 juta orang, turun 0,68 juta orang terhadap Maret 2023 dan menurun 1,14 juta orang terhadap September 2022.
Guna mewujudkan program yang lebih tepat sasaran, perlu menggunakan data desil 1 dan 2 yang jumlahnya 14 juta sebagaimana data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem). Serta, ditambahkan pula dengan data lansia tunggal dan perempuan KK (Kepala Keluarga) miskin.
Selain itu, terdapat pula program lainnya yang menyasar secara luas ke masyarakat di 2025 mendatang, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Program lainnya seperti Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras juga tetap akan dilaksanakan pemerintah di tahun depan.
SPHP beras di Januari dan Februari masing-masing akan digelontorkan sebanyak 150.000 ton setiap bulan. Sebelumnya, Kepala Bapanas Arief juga menjelaskan bahwa pemerintah akan menggelontorkan bantuan beras 10 kilogram (kg) untuk 16 juta penerima selama dua bulan.
“[Beras] 10 kg x 16 juta [penerima] x 2 = 160.000 ton x 2 [menjadi] 320.000 ton [beras]. Kemudian ada [bantuan] Stabilisasi Pasokan Harga Pangan 150.000 ton di Januari, 150.000 ton di Februari,” ujar Arief saat ditemui di Alfamart Drive Thru Alam Sutra, Kota Tangerang, Banten, Minggu (22/12/2024).
Terkait jumlah penerima bansos beras yang turun menjadi 16 juta penerima seiring dengan angka kemiskinan yang juga menyusut “Penerimanya itu kan dilihat berdasarkan angka kemiskinan yang turun berapa persen. Kalau data seperti itu kan ada kementerian lain yang menghitung. Kalau angka kemiskinan turun, masa subsidi-nya nambah,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kementan menyiapkan anggaran Rp17 triliun untuk ekosistem peternakan terintegrasi. Lima kawasan ditargetkan rampung pada 2027.
DPRD Kulonprogo menyoroti kendaraan ODOL dan aktivitas pertambangan yang dinilai berdampak pada kerusakan serta usia pakai jalan.
Gebyar Inovasi Lumbung Mataraman digelar dua hari di Kulonprogo, mempertemukan 25 stan dan stakeholder pertanian DIY.
Pengajuan pengunduran diri Dukuh Krapyak Wetan, Bantul, belum memenuhi syarat. Pemkab menyebut hasil klarifikasi tak menemukan unsur tuduhan.
BPS Gunungkidul masih mengolah data Sensus Ekonomi 2026. Sebanyak 1.033 petugas dikerahkan dengan sekitar 385.000 responden sasaran.
Bank Mandiri membayarkan dividen interim Rp6,16 triliun bertepatan HUT ke-28. Total dividen sepanjang kalender 2026 mencapai Rp50,63 triliun.