Luhut Ungkap Wacana Penyaluran Subsidi Tak Lagi Lewat Kementerian untuk Cegah Korupsi

Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan wacana penyaluran subsidi tak lagi lewat kementerian. Hal itu tak lepas dari digitalisasi yang dilakukan pemerintah.

Ia menyebut, pemerintah akan mengintegrasikan 27 aplikasi pemerintah ke dalam satu portal. Dengan layanan digital tersebut, setiap penduduk akan memiliki single data atau satu nomor ID. Luhut mengatakan, layanan satu data itu pun bakal memudahkan penyaluran subsidi kepada perorangan.

"Itu semua nanti subsidi tidak ada lagi melalui kementerian. Ya sudah kalau subsidi misal pupuk [dananya] US$3 miliar, ya sudah [disalurkan] by name by address, kirim, dia terus beli pupuknya dari E-katalog. Kita monitor," ucap Luhut dalam acara Kompas 100 CEO Forum Ke-15 yang disiarkan secara daring dikutip, Minggu (13/10/2024).

BACA JUGA: Penerapan Rencana Pembatasan BBM Subsidi Makin Mengerucut

Dia menilai semua itu bisa dilakukan dengan teknologi. Oleh karena itu, Luhut menyebut digitalisasi adalah sebuah keniscayaan. Purnawirawan TNI itu pun mengatakan penyaluran subsidi melalui e-katalog bisa mencegah kecurangan ataupun korupsi.

E-katalog merupakan aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Aplikasi ini berfungsi untuk memfasilitasi pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik

Luhut mengatakan, pihaknya terus mengembangkan E-katalog. Dia mencontohkan dulu barang dan jasa yang tersedia di aplikasi itu hanya sekitar 50.000 item. Namun, saat ini jumlahnya bertambah menjadi 9,6 juta item.

"Ini [E-katalog] membuat nanti efisiensi, membuat mengurangi korupsi, membangun industri baru dan membuat TKDN [tingkat komponen dalam negeri] juga lapangan kerja," jelas Luhut.

Pria berdarah Batak itu menambahkan bahwa dengan E-katalog seseorang tidak bisa bertatap muka langsung. Luhut menyebut, semua transaksi tercatat oleh sistem. Untuk itu, dia kembali menekankan bahwa digitalisasi tersebut bisa mencegah orang melakukan korupsi.

"Nggak ada lagi orang ketemu in person, jadi deal dengan mesin. Akibatnya memaksa orang untuk disiplin, maksa orang untuk tidak bisa macam-macam," katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com