Dorong Kemandirian Pesantren, Kemenag Kembangkan 432 Badan Usaha Milik Pesantren

Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Agama (Kemenag) menyebut program kemandirian pesantren yang digulirkan sejak 2021 hingga saat ini telah menyasar 3.576 pesantren yang menjadi penerima manfaatnya.

“Kemandirian Pesantren adalah bagian dari afirmasi negara kepada pesantren yang telah berkontribusi sejak perjuangan hingga pembangunan bangsa,” kata Menetri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dilansir dari laman resmi Kemenag, Kamis (10/10/2024)

Yaqut mengatakan sejak awal mendapat amanah sebagai Menteri Agama, pihaknya berusaha mewujudkan pesantren yang memiliki sumberdaya ekonomi kuat dan berkelanjutan sehingga dapat menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dengan optimal melalui program kemandirian pesantren.

Kemandirian Pesantren diberikan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan. Pesantren sasaran juga menerima bantuan inkubasi bisnis. Pada awal digulirkan, ada 105 pesantren yang mendapat bantuan dengan total anggaran mencapai Rp37,45 Miliar. Tahun 2022, program ini menyasar 504 pesantren, dengan bantuan mencapai Rp46 Miliar.

Pada tahun ketiga, Kemenag memperluas jangkauan program ini hingga 1.467 pesantren. Total bantuan yang diberikan mencapai Rp245,55 Miliar. Tahun ini, sebanyak Rp160,50 miliar disiapkan untuk 1.500 pesantren sasaran program Kemandirian Pesantren.

“Alhamdulillah, saat ini sudah terbentuk 432 badan usaha milik pesantren,” sebut Menag

BACA JUGA: Simposium Pesantren, Penguatan Peran Pesantren sebagai Penghidupan Masyarakat

BUMP ini bergerak dalam banyak bidang usaha, mulai dari industri pengolahan, jasa, informasi dan komunikasi, perdagangan, persewaan, katering, pertanian, perikanan, hiburan, digital, percetakan, warung klontong, laundry, souvenir, konveksi, hingga air minum.

Ke depan, lanjut Menag, pihaknya terus berusaha memfasilitasi pesantren peserta Program Kemandirian dengan sejumlah pihak. Dengan Kemenko PMK, Kementerian Agama akan memfasilitasi pesantren dalam perluasan akses pasar dan permodalan. Sinergi juga akan dijalin dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, dalam pembentukan layanan keuangan syariah dan program Baitul Mal wat Tamwil.

“Sinergi juga dijalin dengan Bank Indonesia dalam pembangunan jejaring bisnis pesantren termasuk bisnisn digital dan program hijau. Demikian juga dengan Kementerian Parekraf dalam santri digitalpraner,” papar Yaqut

Penerima manfaat program Kemandirian Pesantren juga akan difasilitasi untuk menjalin sinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Kerja sama ini utamanya dalam pembentukan merk dan fasilitasi izin usaha dan sertitikasi halal.

“Kita juga jajaki kerja sama dengan Kementerian Perdagangan dalam penataan bisnis pesantren. Dengan Kementerian Ketenagakerjaan, kita harap pesantren mendapat pelatihan kerja dan dapat mengembangkan Balai Latihan Kerja Komunitas,” ujarnya

“Pesantren juga akan diajak kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pengembangan budiaya ikan berkelanjutan dan sistem bioflok. Termasuk juga kerja sama dengan Kementerian Pertanian dalam penyatuan ekosistem bisnis pertanian pesantren,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : kemenag.go.id