PDIP Tuding Jokowi Lebih Merusak Demokrasi Dibandingkan Soeharto, Ini Alasannya

Surya Dua Artha Simanjuntak
Surya Dua Artha Simanjuntak Jum'at, 02 Agustus 2024 12:37 WIB
PDIP Tuding Jokowi Lebih Merusak Demokrasi Dibandingkan Soeharto, Ini Alasannya

Presiden Joko Widodo memberikan arahan saat menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri Tahun 2024 di Mabes TNI, Jakarta, Rabu (28/2/2024). – Antara/Bayu Pratama

Harianjogja.com, JAKARTA— Kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 5 tahun terakhir jauh lebih merusak tatanan demokrasi dan hukum daripada 32 tahun rezim Orde Baru (Orba) Presiden Soeharto.

Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus  usai Jokowi menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat jelang akhir masa jabatannya pada 20 Oktober nanti.

BACA JUGA: Soal Reshuffle Kabinet Jelang Lengser, Ini Kata Jokowi

Dia menilai, sekadar ucapan maaf tidak bisa memperbaiki kerusakan demokrasi dan hukum. "Jujur saja, 5 tahun rezim Jokowi itu daya rusaknya terhadap hukum dan demokrasi melampaui 32 tahun kekuasaan Orba," kata Deddy kepada Bisnis, Jumat (2/8/2024).

Anggota Komisi VI DPR ini menjelaskan, jika Jokowi serius mau meminta maaf kepada rakyat Indonesia maka harus melalui tindakan konkret. Dia meminta orang nomor satu di Indonesia itu mencabut semua aturan yang memberatkan masyarakat.

Dia mencontohkan, Jokowi bisa membatalkan usulan pembentukan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang Rancangan Undang-undang-nya sedang digodok di DPR. Lalu, pasal-pasal yang berpotensi merusak semangat Reformasi '98 juga harus dihapus dalam Revisi UU TNI-Polri.

"Kalau hal-hal itu dilakukan, baru kita belajar percaya kalau beliau serius minta maaf pada rakyat," jelasnya.

Deddy pun mendorong Jokowi menggunakan sisa waktunya untuk memperbaiki kerusakan semua lembaga yg terkait demokrasi, penegakan hukum, HAM, lingkungan hidup, dan distribusi keadilan-kesejahteraan.

Sebagai informasi, Jokowi menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Kamis (1/8/2024) malam.

"Saya dan Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini. Khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Jokowi.

Dia mengaku belum bisa menyenangkan semua pihak sepanjang 10 tahun memimpin bersama dengan Jusuf Kalla dan Ma’ruf Amin. Menurutnya, tidak ada manusia yang sempurna menjalin hidup.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com

Share

Abdul Hamied Razak
Abdul Hamied Razak Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online