Anggota DPR Sayangkan Pernyataan Nusron Wahid Terkiat Angket Pansus Haji

Harianjogja.com, JAKARTA—Pernyataan Anggota DPR RI Nusron Wahid yang cenderung mengoreksi pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya disayangkan. Pasalnya Nusron juga menjadi pengurus Organisasi NU lainnya.

"Nusron sebagai ketua lembaga di PBNU semestinya tidak perlu bicara begitu. Apalagi Gus Yahya hanya ditanya wartawan. Itu pun hanya jangan-jangan (dendam pribadi), bisa benar bisa salah,” kata Anggota DPR RI yang juga Wakil Ketua Takmir Masjid (LTM) PBNU Nasyirul Falah Amru dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/7/2024)

BACA JUGA: DPR Minta PBNU Tak Ikut Campur Soal Pansus Hak Angket Haji

Pria yang akrab di sapa Gus Falah itu menilai apa yang dilakukan Nusron cenderung bermuatan dendam pribadi. Menurutnya Nusron memang baru direposisi jabatannya di PBNU dari yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Umum kini menjadi Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian (LPP) PBNU.

Reposisi jabatan itu menurutnya untuk menjalankan aturan organisasi di PBNU, di mana Wakil Ketua Umum tidak dibenarkan rangkap jabatan dengan pengurus harian partai politik.

Dia lantas mencontohkan dirinya juga berpindah jabatan dari Ketua PBNU. Sebab, politisi tersebut merangkap jabatan lain sebagai pengurus harian di salah satu sayap politik PDI Perjuangan.

"Saya juga diturunkan dari ketua PBNU kini menjadi wakil Ketua Lembaga Tamir Masjid PBNU. Tapi 'kan ini aturan organisasi jadi harus dijalani," ucap dia.

Sebelum mengoreksi pernyataan Gus Yahya, dia menilai Nusron harusnya juga melihat tayangan secara utuh konteks pernyataan Gus Yahya.

BACA JUGA: PBNU Bela Kemenag Terkait Bergulirnya Pansus Angket Haji 2024, KPK Siap Terjunkan Tim

Ungkapan Gus Yahya tentang Pansus Haji, kata dia, sebenarnya sebatas menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers pleno PBNU. Gus Yahya juga mengatakan pada wartawan yang bertanya bahwa Pansus haji bukanlah urusan PBNU.

Namun, karena wartawan tetap mengejar dengan pertanyaan itu, Gus Yahya kemudian menjawab secara normatif bahwa pelaksanaan haji bisa dilihat dari respon atau survei masyarakat apakah pelaksanaan haji tahun ini berhasil atau tidak.

Faktanya, dia menganggap bahwa banyak masyarakat yang menilai penyelenggaraan haji kali ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Jika Pansus tetap jalan, dia menilai kemungkinan ada masalah pribadi di dalamnya.

Sebelumnya, Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI Nusron Wahid membantah pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, dan memastikan bahwa pembentukan Pansus Haji tersebut bukan dalam rangka urusan pribadi.

Dia menegaskan bahwa Pansus Angket Haji bukanlah keputusan pribadi-pribadi dari anggota, melainkan keputusan resmi dalam rapat paripurna DPR yang disetujui fraksi-fraksi di DPR RI.

"Saya mohon maaf kepada Ketua Umum PBNU Gus Yahya Staquf. Di DPR tidak mengenal masalah pribadi," kata Nusron dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin (29/7).

Pada Minggu (28/7), Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulir-nya Pansus Angket Haji 2024, sehingga ia berpendapat tidak ada alasan kuat untuk pembentukannya.

Yahya berpendapat keputusan keberadaan Pansus Angket Haji DPR RI terkait pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 memiliki keterkaitan dengan posisi adiknya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas serta masalah lain yang sebetulnya tidak terkait dengan ibadah haji.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara