OPINI: Bayi yang Tidak Diinginkan: Ujian Etika dan Kemanusiaan Kita
Seorang bayi tidak pernah memilih untuk dilahirkan. Ia tidak bersalah atas kondisi yang melatarbelakangi kehamilan.
Komisioner KPU Menikmati Fasilitas Mewah, Anggota DPR: Itu Penyakit
Kantor KPU Pusat - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) disebut menikmati fasilitas sangat mewah dan diakui oleh Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera.
Sebelumnya pernyataan serupa diungkapkan mantan Menteri Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.
Mardani menyatakan kritik yang dilontarkan Mahfud menjadi tamparan bagi Komisi II DPR sebagai mitra pengawas KPU. Oleh sebab itu, klaimnya, Komisi II akan melakukan evaluasi soal fasilitas mewah komisioner KPU.
"Saya setuju hidup mewah itu adalah penyakit dan kita menengarai itu terjadi [fasilitas komisioner KPU mewah], dan ini menjadi satu masukan yang besar bagi kami di Komisi II untuk meneliti ulang seperti apa konstruksi anggaran [KPU]," jelas Mardani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).
Meski demikian, elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan Komisi II DPR hanya sekadar membahas anggaran KPU sampai tahap pertama. Sementara itu, pembahasan anggaran ada tiga tahapan.
Oleh sebab itu, Mardani menyatakan pihaknya akan coba memanggil Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno untuk membahas fasilitas mewah komisioner KPU ini.
BACA JUGA: Makanan Viral Makin Banyak, Waspada Kesehatan Lambung
Di samping itu, dia menyatakan Komisi II DPR tidak bisa menggantikan semua komisioner KPU seperti yang diusulkan oleh Mahfud karena tidak ada kegentingan yang memaksakan.
Menurutnya, Komisi II hanya bisa lebih serius lakukan pengawasan kepada KPU.
"Kalau pergantian sekarang akan sangat repot karen waktunya sudah sangat pendek [menuju hari pencoblosan Pilkada 2024]. Kita tetap menghargai semangat Pak Mahfud, tetapi dengan segala kekurangan, sistem harus jalan karena kalau sistem berantakan, [Pilkada 2024] akan berantakan," ujar Mardani.
Sebelumnya, Mahfud mendorong DPR dan pemerintah perlu bertindak karena fasilitas pimpinan KPU sangat mewah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Share
Maya Herawati
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
