Mendikdasmen Tegaskan Ekskul Korps Kadet Tak Wajib
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan ekstrakurikuler Korps Kadet tidak wajib. Siswa bebas memilih, sedangkan pelaksanaannya diatur sekolah.
Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan keterangan pers seusai mengikuti rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu (24/4/2024). - Antara Foto/Aprillio Akbar
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden terpilih Prabowo Subianto disarankan tidak merangkul semua partai politik masuk ke koalisinya di pemerintahan. Prabowo harus menyisakan satu atau dua partai politik agar bisa menjadi oposisi.
Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago. Pangi meyakini banyaknya partai politik yang ingin bergabung untuk mendapatkan kursi pada pemerintahan Prabowo-Gibran, akan membuat Prabowo kesulitan membagi kekuasaan lewat kursi menteri.
Menurut pria yang akrab disapa Ipang itu, sebaiknya Prabowo Subianto meninggalkan PKS dan PDIP agar tetap ada di barisan oposisi, sehingga pemerintahan baru nanti tidak kesulitan bagi kekuasaan ke partai politik koalisi.
BACA JUGA: Pemilik UMKM di Gunungkidul Diminta Melek Teknologi Informasi
"Memang dari Prabowo sendiri kan belum clear ya. Kalau semua partai mau ditarik jelas akan sulit membagi-bagi jatah kursi menterinya. Jadi sebaiknya PKS dan PDIP ditinggalkan saja untuk jadi oposisi," tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Senin (29/4/2024).
Dia menilai bahwa pembagian kursi menteri sangat sensitif. Menurutnya, jika Prabowo Subianto salah langkah membagikannnya, maka dikhawatirkan bisa menjadi bumerang untuk pemerintahan Prabowo-Gibran di masa depan.
"Prabowo saat ini pasti sedang pusing untuk membagikan kursi. Kalau dia salah langkah bisa berbahaya. Ini dari Prabowo saja belum clear," katanya. (Sumber: Bisnis.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan ekstrakurikuler Korps Kadet tidak wajib. Siswa bebas memilih, sedangkan pelaksanaannya diatur sekolah.
DPC Gerindra Gunungkidul mulai membangun kantor permanen di Baleharjo dengan anggaran sekitar Rp1 miliar dari iuran kader dan anggota.
Warga Padukuhan Karang menolak tambang pasir Sungai Progo. DPRD Kulonprogo mendesak Pemkab hadir, sementara Wabup mengaku sudah mediasi.
Wamenkes Dante Saksono menyebut layanan BPJS akan disetarakan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan prioritas penyakit katastropik.
KPK mengecek aset glamping 1,5 hektare di Ciater, Subang, yang diduga milik polisi Yayat Sudrajat dan terkait kasus suap Pemkab Bekasi.
Komisi C DPRD DIY mengecek talud bronjong 74 meter di Kali Kuning Sleman sebagai antisipasi erosi dan longsor saat musim hujan.