Prabowo: Masih Ada Ribuan Triliun Kekayaan Negara Harus Diselamatkan
Presiden Prabowo menyebut masih ada ribuan triliun kekayaan negara yang harus diselamatkan dari praktik pencurian aset nasional.
Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto saat ditemui usai kegiatan Peningkatan Kapasitas Saksi dan Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024 DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Barat di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pada Jumat (2/2/2024). Antara/Farhan Arda Nugraha
Harianjogja.com, JAKARTA—Akademisi dari sejumlah universitas ramai-ramai melontarkan petisi kepada Presiden Jokowi. Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai petisi yang disampaikan ungkapan kritik oleh tokoh tertentu yang memakai nama kampus.
"Itu kan tokoh yang memakai (nama) kampus," kata Airlangga saat ditemui usai menghadiri kegiatan Peningkatan Kapasitas Saksi dan Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024 DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Barat di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pada Jumat (2/1/2024).
Lebih lanjut, Airlangga menyinggung bahwa dirinya adalah alumni dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Dia menyampaikan hal tersebut sebagai tanggapan atas Petisi Bulaksumur yang merupakan petisi berisi kritik dari alumni UGM terhadap pemerintah. "Bulaksumur, saya juga dari Bulaksumur," ucap Airlangga.
Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo menekankan petisi dari beberapa akademisi dari sejumlah universitas terkait dengan pemerintahannya sebagai sebuah hak berpendapat dan berdemokrasi.
BACA JUGA: Pemilu 2024, Puluhan Pemantau Asing Bakal Mendatangi Sejumlah TPS
"Ya, itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silakan," ujar Presiden singkat usai menghadiri pembukaan Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat.
Sebelumnya, beberapa akademisi dari sejumlah universitas seperti alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) dan civitas academica Universitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan dalam petisi-nya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Presiden Prabowo menyebut masih ada ribuan triliun kekayaan negara yang harus diselamatkan dari praktik pencurian aset nasional.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menegaskan akan menindak tegas pengusaha tambang yang merusak lingkungan dan melanggar aturan konservasi.
Kemlu RI mengonfirmasi tujuh WNI tewas akibat kapal tenggelam di Pulau Pangkor, Malaysia. Tujuh korban lainnya masih dicari.
Pemerintah menyiapkan aturan KPR tenor 40 tahun agar cicilan rumah lebih ringan dan akses rumah murah semakin mudah dijangkau masyarakat.
Bahlil Lahadalia mengaku sudah menjelaskan aturan baru harga patokan mineral kepada investor dan Kedubes China di tengah kekhawatiran regulasi tambang.
DPRD DIY menyoroti indikator kinerja daerah yang baru 40 persen meski ekonomi DIY tumbuh dan angka kemiskinan menurun.