Wapres Ma'ruf ke Ulama: Jangan Sampai Umat Bertengkar karena Beda Pilihan

Newswire Minggu, 28 Januari 2024 09:37 WIB

Wapres Ma'ruf ke Ulama: Jangan Sampai Umat Bertengkar karena Beda Pilihan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersilaturahmi dengan ulama se-Pati, di Pondok Pesantren Maslakul Huda, Kajen, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah, Sabtu (27/1/2024). ANTARA/HO-BPMI Setwapres.

Harianjogja.com, JAKARTA—Para ulama diminta untuk menjaga persatuan umat dan bangsa di tengah pelaksanaan Pemilu 2024, dengan ikut mencegah terjadinya konflik akibat perbedaan pilihan politik.

Hal itu disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin saat bersilaturahmi dengan ulama se-Pati, di Pondok Pesantren Maslakul Huda, Kajen, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah, Sabtu (27/1), sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu.

“Mari kita jaga umat, jangan sampai umat bertengkar karena berbeda pilihan. Ini ya supaya para ulama menjaga kita. Menjaga bukan dalam arti umat saja, tapi dalam arti bangsa Indonesia, karena persatuan adalah modal kita," kata Wapres.

Dia mengatakan apabila terjadi konflik karena perbedaan pilihan dalam pemilu, maka bangsa Indonesia akan mengalami kemunduran.

Wapres pun mengapresiasi harmoni yang telah terjadi di antara para ulama saat ini, meskipun memiliki berbagai pilihan politik. Menurutnya persatuan ulama itu penting sebagai kunci mengawal demokrasi.

“Saya gembira sekali ketika tadi disampaikan bahwa kiai di sini walaupun berbeda tidak terjadi perselisihan di antara mereka soal pilihan pemilu. Saya kira itu paling utama,” tegasnya.

Pada kesempatan itu Wapres juga menekankan pentingnya menanggapi perubahan zaman dengan ijtihad yang sesuai.

“Ada yang namanya masalah baru, yang dulu tidak ada. Masalah yang dulu berbeda dengan sekarang, walaupun persoalannya sama tapi modelnya sudah berubah, sehingga memerlukan ijtihad baru,” ungkapnya.

Sedangkan dalam bidang ekonomi, Wapres menyampaikan kepada para ulama pentingnya pengembangan ekonomi syariah.

Ia memaparkan pemerintah sejauh ini telah membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) dalam pengembangan ekonomi syariah.