Cegah Stunting sejak dari Lingkungan Keluarga
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY bersama DPRD DIY menggelar sosialisasi dan penyebaran budaya membaca melalui kegiatan bedah buku Stunting
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan sebagai Badan Publik Informatif terbaik untuk keenam kalinya secara berturut-turut. Penghargaan keenam diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana di Istana Wakil Presiden, Selasa, 19 Desember 2023. - ist/Humas Jateng
JAKARTA—Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan sebagai Badan Publik Informatif terbaik untuk keenam kalinya secara berturut-turut.
Penghargaan keenam diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana di Istana Wakil Presiden, Selasa, 19 Desember 2023.
"Alhamdulillah Jawa Tengah meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif. Penghargaan ini membanggakan, karena berhasil diraih enam kali berturut-turut,” kata Nana Sudjana usai menerima penghargaan dari Wapres dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023.
Dengan penghargaan itu, menunjukkan Pemprov Jateng tidak hanya bekerja keras mempertahankan informasi, tapi juga mempertahankan keseriusan dalam membangun keterbukaan informasi publik.
Ia berharap, keterbukaan informasi publik yang sudah dibangun selama bertahun-tahun oleh Pemprov Jateng dapat menciptakan komunikasi yang sehat antara masyarakat dengan pemerintah.
BACA JUGA: Berkelahi di Dekat Pasar Potorono, 7 Pelajar Kota Jogja Ditangkap Polisi
“Dengan begitu, mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, dan pada akhirnya tercipta sistem penyelenggaraan negara yang baik (good governance)," kata Nana.
Sebagaimana mandat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa rakyat berhak memperoleh informasi publik untuk meningkatkan peran aktif mereka dalam penyelenggaraan negara.
Peran aktif itu baik pada tingkat pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan negara, maupun pada tingkat pelibatan selama proses pengambilan keputusan publik.
“Kami akan menjamin informasi ini agar sampai kepada masyarakat di tingkat pedesaan. Kemudian masyarakat harus tahu apa yang kami kerjakan dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menyejahterakan masyarakat," jelas Nana.
Selain Pemprov Jawa Tengah, ada satu desa di Jawa Tengah yang menerima penghargaan serupa. Yaitu Desa Bumiroso, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, yang menyabet desa informatif terbaik nasional.
“Kita harapkan desa ini menjadi percontohan bagi desa lain. Ini akan terus kami sosialisasikan, ke depan desa-desa lain bisa mendapatkan predikat yang sama," kata Nana.
Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, keterbukaan informasi publik merupakan unsur esensial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Bahkan, salah satu penentu keberhasilan program-program reformasi birokrasi.
Menurut dia, transparansi informasi adalah jalan merawat demokrasi yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat
"Saya senang tingkat kepatuhan badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik semakin baik. Indikasinya jumlah badan publik yang menyandang informatif bertambah secara signifikan," katanya.
Tercatat pada tahun 2018 terdapat 15 badan publik informatif, sedangkan tahun 2023 melonjak menjadi 139 badan publik. Peningkatan itu diikuti dengan penurunan jumlah badan publik tidak informatif, dari 303 lembaga pada tahun 2018 menjadi 147 lembaga pada tahun 2023.
"Selamat kepada para penerima penghargaan badan publik informatif terbaik. Jadikan penghargaan Ini sebagai pengingat untuk terus mempertahankan dan meningkatkan standar layanan informasi kepada masyarakat," kata Ma'ruf Amin. (***)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY bersama DPRD DIY menggelar sosialisasi dan penyebaran budaya membaca melalui kegiatan bedah buku Stunting
Kapolri Suyudi Ario Seto memerintahkan penindakan calo dan pungli rekrutmen kerja serta meluncurkan program Poliran.
Panel Barus mengundurkan diri dari Projo dan politik praktis sementara untuk fokus mengawal agenda pemerintahan Presiden Prabowo.
DPR menggelar rapat paripurna pukul 14.00 WIB dengan agenda pengumuman usulan HMP 120 anggota terkait pemakzulan Gibran.
Komisi III DPR menggelar rapat perdana bersama Kapolri Suyudi untuk membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan kelompok LSP.
Danantara memastikan tidak ada PHK terhadap 280 karyawan usai merger empat manajer investasi BUMN. AUM ditargetkan mencapai Rp350 triliun.