Nusron Wahid Ungkap Cara Persempit Ruang Gerak Mafia Tanah
Nusron Wahid menyebut integrasi data dan percepatan pelayanan pertanahan dapat mempersempit celah mafia tanah.
Ilustrasi beras bansos- Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Penebalan bantuan sosial (bansos) serta perlindungan sosial (perlinsos) untuk rumah tangga miskin dapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan bahwa warga harus ikut mengontrol pelaksanaannya di lapangan, sehingga tidak boleh salah sasaran atau terjadi pengurangan atas hak tersebut.
"Saya berharap penebalan program bansos dan perlinsos ini tidak disalahgunakan dan diopinikan seolah-olah sebagai bentuk belas kasihan," ujar Said di Jakarta, Minggu (18/12/2023).
Ia menyebutkan, belanja pemerintah yang langsung dirasakan masyarakat per 12 Desember 2023 telah terealisasi Rp1.060 triliun, yang salah satunya diberikan dalam bentuk bansos. Realisasi yang tinggi tersebut di antaranya karena terdapat penebalan bansos yang diberikan melalui tambahan anggaran kepada Kementerian Sosial (Kemensos) di akhir tahun ini sebesar Rp9 triliun.
Dana tersebut antara lain diberikan untuk memberikan perlindungan masyarakat melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino, bantuan gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak, serta program Rumah Sejahtera Terpadu.
BACA JUGA: Jelang Debat Cawapres, Berikut Hasil Survei Masing-masing Pasangan Capres
Selain itu, tambahan dana lainnya untuk bansos diberikan kepada Badan Pangan Nasional sebesar Rp3,9 triliun antara lain untuk bantuan beras.
Dari sisi objektif, kata Said, terdapat kecenderungan kenaikan harga beras beberapa bulan belakangan akibat musim kering yang panjang hingga kuartal III-2023, yang berpotensi mengurangi produksi beras nasional.
"Kita saksikan ada kenaikan terhadap harga beras yang sensitif sekali terhadap daya beli rumah tangga miskin," ujarnya.
Maka dari itu, pemerintah memberikan beberapa tambahan anggaran kepada berbagai kementerian untuk merespons kondisi perekonomian dan prioritas Presiden, termasuk Kemensos, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023 pada 10 November 2023.
Pergeseran alokasi anggaran perlinsos dan bansos tersebut, menurut Said, yang menjadi dasar penebalan program bansos dan perlinsos yang dilaksanakan pada akhir 2023.
Program perlinsos ini ditujukan untuk percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, strategi graduasi pemberdayaan dari rumah tangga miskin, perlindungan terhadap tekanan dinamika ekonomi ekonomi terhadap rumah tangga miskin, serta afirmasi untuk kaum lansia dan disabilitas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Nusron Wahid menyebut integrasi data dan percepatan pelayanan pertanahan dapat mempersempit celah mafia tanah.
Perum BULOG Kantor Wilayah (Kanwil) Yogyakarta secara resmi membuka penyaluran Program Bantuan Pangan (Banpang) Beras untuk alokasi Juli, Agustus, dan September
DPRD Sleman menargetkan penghasilan PPPK, termasuk paruh waktu, dapat mencapai UMR pada 2027. Sebagian tenaga pendidik masih di bawah UMK.
Danantara menggarap 26 proyek hilirisasi senilai Rp225 triliun yang diproyeksikan menyerap 37.833 tenaga kerja langsung.
Karhutla di kawasan Gunung Bromo berdampak pada 899,35 hektare. Tim gabungan mengerahkan dua helikopter untuk water bombing.
Sebanyak 28 UMKM kuliner binaan Pemkot Jogja mengikuti kurasi produk untuk meningkatkan kualitas dan membuka akses pasar lebih luas.