KPK Periksa Kepala BPK Jawa Tengah Terkait Kasus Suap di Muara Enim
KPK memeriksa Kepala BPK Jateng Ahmad Luthfi H. Rahmatullah sebagai saksi kasus dugaan suap pengondisian audit Muara Enim.
Prajurit Satgas Yonif 300/Bjw saat memasak bersama mama-mama kampung Erogobak, Kabupaten Puncak Papua Tengah yang sempat diganggu KKB. (Antara/HO/Dok Yonif 300/Bjw)
Harianjogja.com, JAKARTA—Seluruh calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024 yang kelak terpilih diingatkan untuk tidak melakukan pendekatan keamanan yang eksesif atau berlebihan terkait dengan peredaman konflik di Papua. Hal ini diutarakan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Pramono Ubaid Tanthowi.
"Pendekatan keamanan tidak boleh bersifat eksesif karena pendekatan keamanan terlalu eksesif, itu akan memperluas area konflik, menambah jumlah korban, dan membuat pelanggaran HAM yang terjadi itu makin berlarut-larut," kata Komisioner Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi saat ditemui di kantornya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/12/2023).
Menurut Pramono, presiden yang nanti terpilih bisa melakukan beberapa langkah untuk meredam konflik yang sudah berlarut-larut itu. Misalnya, berdialog antarwarga dan pemerintah untuk mencari solusi penyelesaian konflik.
"Suara masyarakat Papua tetap didengarkan. Sebelum pengambilan kebijakan, apa yang perlu dilakukan untuk mereka, sehingga apa yang dilakukan pemerintah itu berdasarkan kebutuhan masyarakat," kata dia.
BACA JUGA: Implementasi NPWP sebagai NIK Ditunda
Selain itu, lanjut Pramono, pemerintah juga bisa melakukan pendekatan dari segi pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM)
Seluruh masyarakat di sana, lanjut dia, harus mendapatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan sehingga bisa menjadi SDM unggul. Pembangunan infrastruktur juga harus dilakukan demi mengejar ketertinggalan masyarakat Papua. Setelah itu, Pramono menambah pemerintah bisa melakukan pendekatan keamanan yang tidak eksesif kepada masyarakat.
"Pendekatan keamanan juga penting untuk memastikan rasa aman warga Papua dari ancaman Kelompok Bersenjata (KKB)," kata dia. Dengan mengedepankan upaya tersebut, dia yakin secara konflik yang ada di Papua perlahan akan menurun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
KPK memeriksa Kepala BPK Jateng Ahmad Luthfi H. Rahmatullah sebagai saksi kasus dugaan suap pengondisian audit Muara Enim.
Jadwal SIM Keliling Polda DIY September 2026 lengkap dengan lokasi, jam layanan, syarat, dan biaya perpanjangan SIM A serta SIM C.
Prabowo menyebut dampak ekonomi KDKMP mulai terasa pada 2027 melalui pemangkasan rantai distribusi dari petani hingga konsumen.
Jadwal SIM Keliling Kota Jogja Kamis 17 September 2026 lengkap dengan lokasi pelayanan dan syarat perpanjangan SIM A dan SIM C
KPK mendalami dugaan mahasiswa titipan dalam penerimaan maba Unsoed dengan memeriksa tiga wakil rektor dan empat saksi.
Jadwal KRL Jogja-Solo Kamis 17 September 2026 tersedia 15 perjalanan. Simak jadwal tiap stasiun dan tarif KRL Rp8.000.