Vonis Mengejutkan! 4 Terdakwa Korupsi Lahan Tol Bengkulu Dibebaskan
PN Tipikor Bengkulu vonis bebas 4 terdakwa kasus korupsi lahan tol. Hakim sebut tidak ada unsur melawan hukum.
Ilustrasi uang rupiah - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Politisi Partai Gerindra Dedi Mulyadi menyarankan agar ke depannya pemerintah menggaji para Ketua RT dan RW dengan nilai wajar. Alasannya, mereka bertugas melayani masyarakat di kewilayahan selama 24 jam.
"Tugas mereka (para ketua RT dan RW) sangat sentral di kewilayahan, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat," kata Dedi dikutip dari Antara, Minggu (19/11/2023).
Ia mengaku prihatin kalau selama ini para Ketua RT dan RW digaji dengan nilai yang rendah di sejumlah daerah.
BACA JUGA: Agar Layanan Maksimal, Ketua RT dan RW Seluruh Jogja Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan
Pada awalnya, Dedi bercerita mengenai permasalahan data yang membuat bantuan dari pemerintah tidak tepat sasaran. Sedangkan mereka yang benar-benar membutuhkan sama sekali tidak terdaftar sebagai penerima bantuan.
“Atas kondisi itu, pasti yang pertama disalahkan itu RT dan RW. Apalagi kalau saudara dari RT RW-nya mendapatkan bantuan,” katanya.
Menurut Dedi, hal tersebut bukanlah kesalahan RT dan RW, sebab data penerima bantuan berasal dari survei BPS yang sifatnya berkala sekitar empat tahun sekali.
Di sisi lain, Dedi mengaku prihatin dengan gaji RT dan RW yang sangat kecil. Di beberapa tempat ia pernah bertemu kalau mereka digaji Rp200 ribu per bulan bahkan ada yang hanya Rp900 per tahun.
“Sudah hanya dapat Rp900 ribu per tahun, setiap ada masalah pasti yang pertama disalahkan. Belum lagi urusan kerja bakti, kemalingan sampai warga berkelahi pasti larinya ke RT dan RW,” kata dia.
BACA JUGA: Pemerintah Targetkan Jumlah Perkawinan Anak Turun Hingga 8,74% pada 2024
Ke depan, katanya, kenaikan gaji RT RW harus dinaikkan, dan mereka juga harus dilengkapi handphone agar bisa dalam setiap hari memperbaharui data kependudukan yang berpengaruh pada kemiskinan seperti warga meninggal dunia, sakit hingga mereka yang cerai.
“Jadi harus diupayakan kalau tahun depan gaji RT dan RW minimal Rp1 juta per bulan,” katanya.
Bagi Dedi, hal tersebut bukanlah angan-angan. Karena saat menjabat Bupati Purwakarta, Dedi pernah menggaji para Ketua RT sebesar Rp750 ribu per bulan dan Rp800 ribu per bulan gaji RW.
Namun, katanya, cukup disayangkan karena hingga kini, gaji para Ketua RT dan RW tersebut belum naik meski sudah lima tahun berlalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
PN Tipikor Bengkulu vonis bebas 4 terdakwa kasus korupsi lahan tol. Hakim sebut tidak ada unsur melawan hukum.
Pakar Forensika Digital UII menilai markas judi online internasional di Jakarta menjadi ancaman serius cybercrime bagi Indonesia.
Long weekend 14–17 Mei 2026 di Jogja dipenuhi agenda wisata, budaya, dan event menarik. Simak rekomendasi lengkapnya di sini.
Pemkab Bantul turunkan tarif pantai barat jadi Rp5.000 per destinasi mulai Juli 2026. Skema baru dinilai lebih adil bagi wisatawan.
Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara dalam kasus korupsi Chromebook Rp2,18 triliun. Jaksa juga minta denda dan uang pengganti.
KID DIY fokus pada penguatan informasi kebencanaan hingga tingkat kelurahan. Sistem terpadu disiapkan untuk cegah simpang siur saat darurat.