Pemerintah Kaji Lokasi PFII, Kawasan KEK Bali Jadi Pertimbangan
Pemerintah masih mengkaji lokasi PFII. Bali menjadi salah satu opsi, termasuk kawasan KEK yang statusnya dapat diubah jika diperlukan.
Suasana deklarasi Tim Pemenangan Daerah (TPD) DIY Ganjar Pranowo - Mahfud MD di Royal Ambarukmo pada Kamis (16/11/2023)./Harian Jogja -- Catur Dwi Janati
Harianjogja.com, JAKARTA—Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyinggung soal revisi UU Omnibus Law Cipta Kerja ketika ngobrol dengan para buruh di Perum Mustika, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat (17/11/2023).
Ganjar menjelaskan sejumlah perwakilan serikat buruh menitipkan keluh kesahnya seperti revisi UU Omnibus Law Cipta Kerja hingga kepastian dana pensiun. Menurutnya, para buruh kompak ingin aturan perburuhan dikembalikan seperti sebelum berlakunya UU Cipta Kerja.
“Terkait dengan hak-hak buruh ini terutama ketika mereka harus mendapatkan pemutusan hubungan kerja [PHK] maka aspirasinya adalah mengembalikan pada aturan semula,” kata Ganjar, dikutip dari rilis medianya, Sabtu (18/11/2023).
Mantan gubernur Jawa Tengah ini mendengar kini tidak ada pihak yang mendampingi para buruh ketika terjadi PHK. Padahal, dia berpendapat sudah jadi tugas pemerintah mendampingi para buruh ketika ada yang mendapatkan PHK. Para buruh, lanjutnya, juga ingin ada intensif untuk tabungan hari tua mereka.
BACA JUGA: Pencopotan Baliho Ganjar di Jogja Tuai Protes, Satpol PP: Tak Ada Izin
Oleh sebab itu, Ganjar menekankan pentingnya program pemerintah seperti Taspen hingga BPJS Ketenagakerjaan. “Jadi sebenarnya kecemasan dan kekhawatiran ini mereka yang sampaikan dan mereka berharap betul adanya peran pemerintah untuk bisa memenangi mereka,” ujarnya.
Ganjar pun balik meminta agar para buruh merumuskan bersama-sama regulasi yang ingin dibuat ke depannya. Nantinya, usulan mereka juga akan dibicarakan bersama para pengusaha alias pemberi kerja. “Saya titipkan pada mereka, 'Yuk rumuskan yuk, karena regulasi menurut Anda enggak pas, bagaimana konsepsi perubahannya, kapan kira-kira kita bisa mengeksekusi itu agar betul-betul bisa terjadwal',” kata Ganjar.
Sementara itu, Ketua DPCK KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Kabupaten Tangerang Ahmad Supriadi mengapresiasi Ganjar yang mau berdiskusi dengan para perwakilan buruh. Dia pun ingin Ganjar menindaklanjuti masukan para buruh. “Kami cukup santai dan bicara dengan Pak Ganjar, dan Pak Ganjar cukup menjadi pihak yang dapat mendengarkan secara baik mencermati masalahnya,” ujar Ahmad.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Pemerintah masih mengkaji lokasi PFII. Bali menjadi salah satu opsi, termasuk kawasan KEK yang statusnya dapat diubah jika diperlukan.
Kemenhub mencatat bus terlibat 21.269 kecelakaan sepanjang 2025. Pemerintah mendorong penerapan SMK PAU untuk memperkuat keselamatan.
Menpar Widiyanti kenalkan potensi wisata yacht Indonesia kepada investor asing, dari Raja Ampat hingga pasar yacht yang ditargetkan tumbuh.
HPP gula petani tak berubah sejak 2024. APTRI mengusulkan Rp15.500/kg, tetapi keputusan pemerintah belum terbit saat musim giling 2026 berakhir.
KPK mendalami aktivitas Sirajudin Lasena di Jakarta sebelum OTT, termasuk komunikasi dengan pihak swasta dan temuan uang Rp130 juta.
Kadin DIY menyebut kekuatan ekonomi Jogja sebagai “tambang ide”. Riset kampus didorong terhubung dengan industri dan pasar.