Pesan Jokowi untuk 3 Capres: Jangan Sampai di Atas Makan Bersama yang di Bawah Masih Ribut

Harianjogja.com, JAKARTA—Belum lama ini tiga calon presiden (Capres), yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto bersantap siang bersama dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/11/2023).

Jokowi mengaku dalam pertemuan tersebut dirinya memberi pesan agar ketiga capres menjaga suhu politik dan iklim demokrasi di tanah air.

“Bersaing silakan, berkompetisi silakan, kompetisi itu biasa dan wajar perbedaan politik perbedaan pilihan itu juga biasa dan wajar, jangan sampai yang di atas sudah makan-makan bersama yang dibawa di daerah masih ribut-ribut, ini yang perlu kita jaga bersama-sama,” katanya di Puri Agung Ballroom, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).

Mantan Gubernur DKI itu meyakin bahwa saat ini demokrasi di Indonesia sudah makin berkualitas, mengingat masyarakat juga makin bijak dalam memilih dan dewasa dalam bersikap terhadap politik di Tanah Air. Presiden Ke-7 RI itu berharap agar pelaksanaan pemilu ke depan menjadi pesta bagi masyarakat.

“Harusnya rakyat itu bergembira, harusnya rakyat itu dalam berpresta itu bersukacita bukan kekhawatiran bukan keresahan bukan kerisauan yang hadir tetapi kegembiraan dan sukacita,” tandas Jokowi.

Oleh sebab itu, dia melanjutkan bahwa pemerintah akan terus berupaya secara bersama-sama dengan lembaga dan pihak terkait untuk harapan besar bahwa pemilu dapat menjadi ajang konsolidasi yang menghasilkan gagasan dan ide gagasan taktis, serta solusi yang baik untuk kemajuan bangsa dan Negara.

BACA JUGA: Jokowi Undang Semua Capres Makan Siang Bersama, Ini Respon Kubu Anies dan Ganjar

Sementara itu, Ketua DKPP Heddy Lukito pun memerinci sejak 11 tahun DKPP berdiri, lembaga itu telah memutus pelanggaran kode etik sebanyak 2.098 perkara dengan jumlah total teradu 8.445 teradu serta dari jumlah tersebut DKPP telah memberikan putusan berupa 709 teradu mendapat sanksi pemberhentian tetap dan tidak boleh menjadi penyelenggara pemilu.

Kemudian, sebanyak 2.810 teradu mendapat sanksi pernyataan dan sebanyak 4.400 diberikan rehabilitasi. Mengingat, kata Heddy, DKPP bukan lembaga penghukum tapi lembaga yang menjaga marwah dan integritas penyelenggara pemilu Tahun 2023, DKPP sudah menerima pengaduan 289 selama 10 bulan terakhir yang mengartikan hampir setiap hari ada pengaduan ke DKPP.

“Dari jumlah pengaduan tersebut yang baru diputus oleh DKPP 109 orang dengan jumlah teradu 431 dan sudah diberikan sanksi 10 teradu berupa pemberhentian tetap 6 teradu berupa pemberhentian dari jabatan, kemudian 170 mendapat sanksi peringatan, 235 di rehabilitasi dalam pengaduan tidak terbukti untuk menjaga kredibilitas penyelenggara pemilu,” rinci Heddy. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Penulis :

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis.com