Mantan Admin Judol hingga Buruh Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia
Polisi mengungkap 15 WNI diberangkatkan ke Rusia untuk menjadi tentara bayaran. Korban berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat menghadiri Rapimnas Gerindra di Jakarta, Senin (23/10/2023). - ANTARA/Mario Sofia Nasution
Harianjogja.com, JAKARTA—Mahkamah Konsitusi (MK) menolak gugatan uji materi Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) soal batas usia maksimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Bakal capres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto mengucap syukur.
"Alhamdulillah, mari jalankan demokrasi yang sebaik-baiknya; yang penting rukun, sejuk, damai," kata Prabowo dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (23/10/2023).
Dia pun mengaku aneh ada gugatan uji materi UU Pemilu yang mempermasalahkan usia capres dan cawapres, mulai dari soal terlalu muda hingga terlalu tua. "Kalau begini, terlalu muda, dan kalau begitu, terlalu tua. Kumaha [Bagaimana], ya, kan?" kata Prabowo.
Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan biarlah demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik dan rakyat memilih yang terbaik. MK menolak gugatan uji materi UU Pemilu mengenai batas usia capres dan cawapres maksimal 70 tahun.
Perkara Nomor 102/PUU-XXI/2023 itu diajukan oleh tiga warga negara Indonesia (WNI) bernama Wiwit Ariyanto, Rahayu Fatika Sari, dan Rio Saputro, yang diwakili oleh 98 orang advokat tergabung dalam Forum Aliansi '98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.
BACA JUGA: Sampah di Sepanjang Sumbu Filosofi Jogja Bakal Dikelola Mandiri
"Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya," kata Hakim Ketua MK Anwar Usman dalam Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan di Gedung MK RI, Jakarta, Senin.
Terkait batas usia maksimal capres-cawapres menjadi 70 tahun, MK berkesimpulan bahwa permohonan tersebut telah kehilangan objek, karena Pasal 169 huruf q UU Pemilu telah memiliki pemaknaan baru sebagaimana putusan MK terbaru pada tanggal 16 Oktober 2023.
"Pokok permohonan para pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 adalah kehilangan objek," kata Anwar membacakan konklusi. Atas putusan tersebut, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari seorang hakim konstitusi, yakni Hakim Suhartoyo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Polisi mengungkap 15 WNI diberangkatkan ke Rusia untuk menjadi tentara bayaran. Korban berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan.
Kelurahan Keparakan melatih warga memilah dan mengolah sampah organik serta plastik menggunakan mesin pencacah untuk meningkatkan nilai ekonominya.
Gibran Rakabuming Raka menyatakan tetap tinggal di Jakarta setelah menyerahkan surat berhenti dari jabatan wakil presiden kepada MPR.
Kementerian PU menyiapkan 11 ruas tol fungsional sepanjang 244,95 km tanpa tarif untuk mendukung kelancaran libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
TMMD Reguler ke-130 di Bantul rampung 100 persen. Pembangunan jalan usaha tani dan perbaikan jembatan di Sendangsari diharapkan mempermudah aktivitas petani ser
FAA mencabut perintah penghentian penerbangan di seluruh bandara AS setelah gangguan telekomunikasi memicu penundaan selama beberapa jam.