Buruh Kawal 10 Isu dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
Buruh masih mengawal 10 isu dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, mulai dari upah, PHK, outsourcing hingga JKP.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi fasilitas serta jumlah tenaga kesehatan yang dimiliki oleh RSUD Kepahiang yang dinilai sudah bagus, utamanya jumlah dokter spesialis yang dimiliki saat ini sudah mencukupi./Setgab.do.id
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyatakan dokter dan tenaga kesehatan (nakes) tak bisa serta-merta dipidana dalam menjalankan pelayanannya. Hal itu mengacu Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Apabila terdapat pemeriksaan dokter atau nakes atas dugaan tindak pidana kala memberikan pelayanan, aparat penegak hukum mesti terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari majelis independen.
Sundoyo, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan, menyampaikan bahwa majelis memiliki wewenang dalam pemeriksaan, lantas dapat memberikan rekomendasi apabila bisa dilakukan penyidikan.
Dia mencontohkan kondisi ketika nakes harus mengupayakan keselamatan pasien dalam kondisi darurat, maka mungkin terdapat tindakan ekstra di luar prosedur.
Baca juga: Transaksi Janggal Rp349 Triliun, Mahfud MD: Pemerintah Sudah Bentuk Satgas
“Teman-teman tenaga kesehatan ini harus kita berikan perlindungan hukum karena tindakan atau pelayanan bisa tidak sesuai prosedur dan standar pelayanan untuk menyelamatkan pasien," kata Sundoyo dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (21/8/2023).
Sementara itu, dalam keterangan yang sama, pemerintah saat ini sedang menyusun berbagai aturan turunan dari UU ini.
Salah satunya adalah aturan mengenai majelis independen, yang kemungkinan besar akan menjadi salah satu organ kerja dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) untuk tenaga kesehatan non-dokter.
“Majelis rencananya tidak hanya diisi oleh dokter, namun juga oleh tokoh masyarakat,” lanjutnya.
Hal ini dilakukan dalam upaya menjaga independensi dalam membuat rekomendasi. Selain itu, majelis akan berfungsi menangani dugaan pelanggaran etik dan disiplin.
Sebagai informasi, UU Kesehatan telah disahkan DPR pada 11 Juli lalu. Meskipun sempat mendapat penolakan dari berbagai pihak, Kemenkes menyatakan bahwa aturan ini akan memudahkan kinerja nakes dan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : bisnis.com
Buruh masih mengawal 10 isu dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, mulai dari upah, PHK, outsourcing hingga JKP.
Prakiraan cuaca Jogja Senin 23 November 2026, Sleman dan Kota Jogja berpotensi hujan petir. Simak suhu dan kelembapan lima wilayah DIY.
AC Milan menang 5-1 atas Frosinone pada pekan ke-12 Liga Italia 2026/2027. Rossoneri naik ke posisi keempat klasemen.
Debut Mauricio Pochettino bersama Manchester United berakhir pahit setelah kalah 0-4 dari Liverpool di Anfield pada pekan ke-11 Liga Inggris.
Produktivitas padi Bantul meningkat hingga 9-11 ton per hektare. Bantul juga mencatat surplus beras rata-rata 25.000 ton per tahun.
DPRD Kulon Progo menyoroti aset mangkrak, kesiapan modal, tata kelola, dan target kontribusi PAD dalam usulan perubahan Perumda Aneka Usaha menjadi Perseroda.