Kasus Korupsi ATR/BPN, KPK Periksa Dua Dirjen sebagai Saksi
KPK mendalami kewenangan penerbitan HGB dan HGU saat memeriksa dua Dirjen ATR/BPN dalam penyidikan dugaan korupsi.
Jaksa Agung ST Burhanuddin. /Suara.com-Novian
Harianjogja.com, JAKARTA--Jaksa Agung ST Burhanuddin menginstruksikan jajaran jaksa untuk cermat dan berhati-hati saat menerima dan menangani aduan korupsi menjelang dan selama tahapan Pemilu 2024, baik aduan korupsi yang melibatkan calon presiden dan calon wakil presiden, maupun laporan dugaan korupsi yang melibatkan calon anggota legislatif dan calon kepala daerah.
Instruksi tersebut terutama diperuntukan bagi yang bertugas bidang intelijen dan tindak pidana khusus. Dalam instruksi itu, Burhanuddin meminta jaksa berhati-hati menerima dan menangani laporan dugaan korupsi menjelang dan selama tahapan Pemilu 2024, demi mengantisipasi adanya black campaign kepada calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota legislatif dan calon kepala daerah.
BACA JUGA: DIY Beli Alat Rp100 Miliar untuk Atasi Masalah Sampah
“Penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif, serta calon kepala daerah perlu dilakukan secara cermat dan hati-hati,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana menyampaikan isi instruksi Jaksa Agung kepada jajarannya di Jakarta, Minggu (20/8/2023)
Selain itu, perlunya mengantisipasi adanya indikasi terselubung yang bersifat black campaign yang dapat menjadi hambatan terciptanya pemilu yang sesuai dengan prinsip serta ketentuan perundang-undangan.
Oleh karena itu, Jaksa Agung memerintahkan jajarannya untuk menunda pemeriksaan baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan terhadap mereka sejak para calon itu resmi ditetapkan sebagai calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota legislatif, dan calon kepala daerah sampai seluruh rangkaian proses dan tahapan pemilihan selesai.
BACA JUGA: Jokowi-Ketum Hanura Bertemu di Medan, Ada Apa?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK mendalami kewenangan penerbitan HGB dan HGU saat memeriksa dua Dirjen ATR/BPN dalam penyidikan dugaan korupsi.
BPOM menemukan 39 obat bahan alam ilegal mengandung bahan kimia obat. Sebanyak 23 produk memakai NIE fiktif dan 16 tidak terdaftar.
Instagram menghadirkan fitur edit Stories selama 15 menit setelah diunggah. Teks, musik, dan stiker bisa diubah tanpa kehilangan interaksi.
Ratusan pengguna Classy Yamaha, yaitu Fazzio Hybrid dan Grand Filano Hybrid, memadati Candi Tirto Raharjo, Kasihan, Bantul, dalam gelaran Classy Ride & Chill
Fajar/Fikri tersingkir di 16 besar Hong Kong Open 2026, tetapi sudah memastikan tiket HSBC BWF World Tour Finals di Hangzhou.
Ijazah anggota DPR dapat diminta melalui PPID KPU. Simak syarat, cara mengajukan permohonan, tenggat layanan, dan mekanisme keberatan