Advertisement
Jokowi-Ketum Hanura Bertemu di Medan, Ada Apa?

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden RI Joko Widodo dan Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) bertemu di Medan, Sumatra Utara, tetapi OSO menyampaikan pertemuan itu sebatas silaturahmi dan tidak membahas isu-isu politik.
Presiden dan Ketua Umum Hanura menyempatkan bertemu karena keduanya, menurut OSO, kebetulan menginap di hotel yang sama. "Kami bicara banyak hal, kurang lebih 1 jam. Saya ke Medan untuk senam sehat bersama ribuan kader Partai Hanura, kebetulan, beliau juga di Medan, ada kegiatan lain,” kata Ketua Umum Hanura selepas pertemuan itu sebagaimana keterangan resmi dari Partai Hanura di Jakarta, Minggu (20/8/2023).
Advertisement
BACA JUGA: Estafet Kepemimpinan, Jokowi: Hati-Hati Pilih Pemimpin Berikutnya
OSO menambahkan dirinya dan Presiden Jokowi justru membahas hal-hal ringan saat bertemu, misalnya dalam pertemuan itu, mereka membahas kuliner khas di Medan yang terkenal enak. "Seperti biasa, kalau saya bertemu Pak Jokowi, kadang guyon, sesekali serius. Tadi, kami juga membahas tentang makanan-makanan yang khas dan enak di Medan," kata Oesman Sapta.
Terkait isu-isu Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan arah dukungan Presiden, OSO meyakini RI 1 fokus bekerja menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Ketua Umum Hanura itu juga yakin Presiden RI konsisten terhadap visi dan misinya membawa Indonesia menjadi salah satu negara dengan perekonomian kuat di dunia pada 2045.
"Kita kan tahu, Presiden Jokowi sangat dicintai rakyat, dan hasil kerjanya dirasakan rakyat. Setiap turun ke daerah, beliau disambut dan dielu-elukan rakyat. Lihat saja tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Pak Jokowi, di atas 80 persen. Itu nggak ada tandingannya, dan tidak pernah terjadi kepada presiden lain di dunia," kata OSO.
Oleh karena itu, dia menilai wajar jika saat ini ada bakal calon presiden yang mengklaim menerima dukungan dari Jokowi, karena itu bagian dari strategi untuk mendapatkan suara dan meningkatkan dukungan saat Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 14 Februari 2024.
"Boleh-boleh saja ada yang merasa sangat dekat, dan mengaku dapat dukungan dari Pak Jokowi. Tapi, apa Pak Jokowi pernah mengucapkannya secara langsung? 1.000 persen, saya tidak percaya. Beliau tetap konsisten kok," kata OSO.
BACA JUGA: Presiden Jokowi: Insyaallah Upacara 17 Agustus 2024 dilaksanakan di IKN
Akan tetapi saat ditanya lebih lanjut tentang arah dukungan Presiden, OSO meminta para wartawan menanyakan itu langsung kepada Jokowi. “Silahkan tanya langsung ke Bapak Presiden," kata dia.
Hanura bersama PPP dan Perindo saat ini mendukung Ganjar Pranowo, bakal calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan. Sementara itu, bakal calon presiden lainnya, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto didukung oleh PKB, PAN, Golkar, dan dua partai non-parlemen seperti Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Gelora.
Anies Baswedan, bakal calon presiden yang juga potensial maju Pilpres 2024, didukung oleh NasDem, PKS, dan Partai Demokrat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Selama 2024 LPSK Menerima 10.217 Pemohon Saksi dan Korban Pidana
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
Advertisement

Seluruh Penewu di Kabupaten Sleman Diminta Memahami Wilayahnya, Bupati: Agar Beri Pelayanan Terbaik
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
- Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
- Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
- KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
Advertisement