Telkom Tegaskan Belum Izinkan Pembongkaran Kabel Tembaga di Gito-Gati Sleman
Telkom menegaskan belum mengizinkan pembongkaran kabel tembaga di Gito-Gati Sleman setelah Pemkab menerima aduan warga.
Mengamankan data pribadi./Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Kebocoran data kembali terjadi di Indonesia. Kali ini sejumlah 34 juta data paspor Indonesia dibobol dan diperjualbelikan. Data terdiri dari nomor paspor, NIKIM, tanggal pembuatan, tanggal kadaluarsa, tanggal lahir, jenis kelamin hingga pemutakhiran.
Menanggapi kejadian kebocoran yang terus berulang ini, anggota Komisi 1 DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menyatakan berkurang lagi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah khususnya Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).
BACA JUGA: 34 Juta Data Paspor WNI yang Diduga Bocor, BSSN Lakukan Investigasi
"Kejadian bobolnya data-data pribadi rakyat Indonesia terus berulang dan seperti tidak ada pencegahan dan tindakan hukum yang bisa mencegah kejadian berulang. Kali ini data paspor penduduk Indonesia dibobol dan dijual oleh Bjorka sejumlah total 34.900.867 nama pengguna paspor dengan banderol 10.000 USD atau sekitar Rp150 juta," katanya, Jumat (7/7/2023)
Anggota DPR RI asal DIY ini mengingatkan kasus kebocoran data sebelumnya. Menurutnya, kasus pembobolan data oleh Bjorka telah sering terjadi. Mulai dari bobolnya 35 juta data pengguna MyIndihome, 19 juta data BPJS Ketenagakerjaan, 3,2 miliar data dari Aplikasi Peduli Lindungi, 45 juta data MyPertamina, 105 juta data Komisi Pemilihan Umum, 679.000 surat yang dikirim ke Presiden Jokowi 1,3 miliar data SIM Card, dan browsing history dari 26 juta pengguna Indihome.
"Bobolnya data paspor kali ini lebih parah dan mencoreng Kominfo serta negara Indonesia karena server Imigrasi ada di Pusat Data Nasional (PDN) yang dikelola olej Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Kominfo harus bertanggung jawab dan menjelaskan ke publik mengenai kasus ini," ujarnya.
Sukamta menilai aturan yang dipergunakan oleh pemerintah saat ini masih banyak celah karena UU PDP baru berlaku pada November 2024. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat dan Undang-Undang yang berhubungan dengan dunia digital yaitu UU ITE, katanya, jarang digunakan untuk menindak tegas kasus-kasus yang berhubungan dengan dunia digital.
BACA JUGA: Hati-Hati, Data Pribadi Bisa Dicuri Lewat Jaringan 5G
Sukamta kemudian mengingatkan bahwa saat ini ketika data bobol, pemilik data paling dirugikan sedangkan pengelola data membiarkan kejadian berulang.
"Pemerintah dalam hal ini Kominfo harus membuat peraturan darurat sebelum berlakunya UU Pelindungan Data Pribadi. Tujuannya selain mencegah dan sebagai dasar hukum penindakam kasus kebocoran data juga mendorong pengelola data menyiapkam sistem dan infrastruktur," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Telkom menegaskan belum mengizinkan pembongkaran kabel tembaga di Gito-Gati Sleman setelah Pemkab menerima aduan warga.
Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo Jumat 20 November 2026, tersedia 10 perjalanan. Simak jam keberangkatan dari kedua stasiun.
Simak jadwal lengkap KRL Jogja-Solo Jumat 20November 2026 dari Stasiun Yogyakarta hingga Palur. Tarif sekali jalan Rp8.000.
Jadwal KRL Palur-Jogja 20 November 2026 tersedia 12 perjalanan. Simak jam keberangkatan dan kedatangan di 13 stasiun.
Arema FC mengincar poin di markas PSS Sleman. Andre Caldas menyebut persiapan tim lebih matang dan mewaspadai motivasi tuan rumah.
Putri Kusuma Wardani dan Dejan/Felisha lolos ke perempat final Hong Kong Open 2026 setelah menang di babak 16 besar.