Berikut 4 Kontroversi Ganjar Pranowo, Capres dari PDIP

Harianjogja.com, JAKARTA—PDI Perjuangan mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden tepat saat momentum H-1 Idulfitri 1444 Hijriah dan Hari Kartini yang terlaksana pada hari ini, Jumat (21/4/2023). Berikut empat kontroversi Ganjar Pranowo. 

Pengumuman Ganjar Pranowo sebagai Capres disampaikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri di Istana Batu Tulis, Bogor, dan disiarkan secara virtual, Jumat (21/4/2023). Dalam kesempatan itu, hadir pula Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Puan Maharani. 

Presiden ke-5 itu mengatakan Ganjar Pranowo dipilih setelah melakukan kontemplasi, melihat, memikirkan, dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa.

"Maka pada jam 13.45 dengan mengucapkan bismillah menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai Calon Presiden Republik Indonesia dari PDIP," ujarnya, Jumat (21/4/2023).

Meski demikian, orang nomor satu di Jawa Tengah itu tak terhindar dari sederet pernyataan dan isu kontroversial sebelum namanya diusung oleh Putri dari Ir. Soekarno tersebut.

Berikut 4 Hal Kontroversial dari Ganjar Pranowo, Capres dari PDIP

1. Kasus Korupsi E-KTP

Orang nomor satu di Jawa Tengah itu sempat tersenggol kasus korupsi e-KTP pada November 2017, dimana saat ini Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyatakan melihat Ganjar Pranowo yang saat itu menjabat Wakil Ketua Komisi lI DPR menerima uang dalam provek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) senilai US$500.000

2. Izin Pabrik Semen Rembang

Selanjutnya, Ganjar Pranowo pada tahun yang sama yaitu 2017 sempat menerbitkan surat izin bernomor 660.1/4/2017 tentang Penambangan PT Semen Indonesia di Rembang, dimana Ganjar mempersilahkan kepada pegiat lingkungan untuk menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Ganjar mengatakan, penerbitan izin lingkungan semen di Rembang merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Komisi Penilai Amdal (KPA). Komisi ini, menurutnya telah melaksanakan sidang penilaian adendum Amdal semen di Rembang pada 2 Februari 2017.

3. Kasus Tambang Wadas

Konflik selanjutnya adalah Kasus Tambang Wadas yang berlatar belakang rencana pemerintah dalam membuka penambangan terbuka batuan andesit yang berada di wilayah desa tersebut untuk dijadikan bahan baku pembangunan Bendungan Bener yang masih satu kecamatan dengan wilayah desa ini. Menurut masyarakat setempat, penambangan batu ini akan merusak lingkungan desa.

Alhasil, lahirnya Gerakan Wadas Melawan sebagai perlawanan warga Wadas yang mendesak Ganjar mencabut Izin Penetapan Lokasi (IPL) penambangan batu andesit untuk proyek Bendungan Bener.

Sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyebut pihaknya tak memiliki banyak kewenangan dalam proyek penambangan batu andesit dan penanganan konflik di Wadas, Bener, Purworejo.

Ganjar menegaskan penambangan andesit di Wadas untuk kebutuhan material proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Bener. Artinya, hal itu bukanlah ranah Pemprov Jawa Tengah, melainkan Kementerian PUPR.

4. Menonton Film Porno

Sempat hadir di siniar atau podcast dari Deddy Corbuzier pada 2019, Ganjar mengaku pernah menonton film porno di mana dirinya menyebut bahwa orang dewasa wajar untuk menonton film porno. Alhasil, pengakuan tersebut ramai dibahas oleh warganet karena dinilai tak etis disampaikan oleh pejabat.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis Indonesia