Pertanggungjawaban APBD Jateng 2025 Disetujui
Di tengah impitan tekanan fiskal dan ketidakpastian geopolitik dunia, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen penuh untuk memastikan setiap rupiah
Ganjar Pranowo memimpin Rakor Penanganan Kemiskinan Ekstrem di 17 kabupaten prioritas di Jawa Tengah, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Senin (27/3/2023)./Istimewa
SEMARANG—Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem di 17 kabupaten prioritas. Setelah verifikasi dan validasi data pada awal tahun, Ganjar meminta agar segera ada intervensi yang sudah direncanakan.
Hal itu disampaikan Ganjar seusai memimpin Rakor Penanganan Kemiskinan Ekstrem di 17 kabupaten prioritas di Jawa Tengah, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Senin (27/3/2023). Selain RTLH, air, jamban hingga listrik, putus sekolah dan pengangguran menjadi faktor penyebab tingginya kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah.
“Mulai dieksekusi beberapa program untuk intervensi kemiskinan ekstrem, umpama tadi soal rumah tidak layak huni, jamban, air bersih, nah ini dikejar anak yang tidak sekolah,” kata Ganjar.
Isu ini muncul di sejumlah daerah, Ganjar mengatakan di antaranya diketahui alasannya karena akses sekolah yang jauh. Selain itu, karena mindset warga yang lebih memilih kerja daripada sekolah.
Terlepas dari itu, Ganjar meminta kepada sejumlah kabupaten prioritas agar segera menuntaskan verifikasi dan validasi data. Khususnya Purbalingga dan Pemalang yang belum mencapai seratus persen.
“Saya minta cepat verifikasi, satu minggu ini selesai dan yang sudah terdata segera dibereskan, dikerjakan,” tegasnya.
Adapun langkah intervensi, kata Ganjar, yang sudah masuk dalam rencana APBN dan APBD segera dieksekusi. Sedangkan data yang di luar sumber tersebut, kata Ganjar, bisa mengoptimalkan sumber lain seperti Baznas maupun CSR.
“Maka saya minta kawan-kawan konsentrasinya di kemiskinan ekstrem saja, agar kami bisa menangani dengan cepat dan terima kasih kawan-kawan dari kabupaten bekerjanya cukup cepat,” tegasnya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerbitkan SK Gub No 465/13 Tahun 2023 tentang satgas penghapusan kemiskinan ekstrem Provinsi Jateng. Satgas ini bertugas untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Jateng.
Adapun 17 Kabupaten itu di antaranya Banjarnegara, Banyumas, Blora, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Kebumen, Klaten, Magelang, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Sragen, Wonogiri, dan Wonosobo. (***)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Di tengah impitan tekanan fiskal dan ketidakpastian geopolitik dunia, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen penuh untuk memastikan setiap rupiah
Sebanyak 30 ribu manajer Koperasi Desa Merah Putih siap ditempatkan Agustus 2026 untuk memperkuat ekonomi desa dan percepat pemerataan.
Pertamina pastikan stok BBM di Jateng dan DIY aman hingga 14 kali konsumsi harian. Antrean SPBU disebut masih terkendali.
Investor Jepang melirik Gunungkidul untuk bangun pabrik kulit di Semin. Pemkab siapkan lahan dan optimistis serap tenaga kerja lokal.
Sebuah truk Mitsubishi Colt Diesel bermuatan sekitar sembilan ton gaplek mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Jogja–Wonosari, tepatnya di tikungan Bokong Semar
Pemkot Jogja tegaskan pembatasan sepeda di Malioboro hanya situasional saat LFR membludak demi kenyamanan wisatawan dan pejalan kaki.