Imigrasi Jogja Gagalkan Keberangkatan 13 WNI Diduga Haji Nonprosedural
Imigrasi Yogyakarta menggagalkan keberangkatan 13 WNI diduga calon haji nonprosedural melalui Bandara YIA selama April-Mei 2026.
Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Magelang diawali dengan ground breaking oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Selasa (31/1/2023)./Ist
MAGELANG—Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) di Magelang akhirnya dimulai setelah sempat tertunda akibat pandemi Covid-19. Pembangunan diawali dengan ground breaking oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Selasa (31/1/2023).
Masjid Agung yang dibangun di atas lahan seluas 5 hektare itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng Pemerintah Kabupaten Magelang dan Kementrian Agama (Kemenag) setempat.
"Ini sempat tertunda sudah 2 tahun akibat pandemi, sekarang Alhamdulillah kita datang untuk bisa ground breaking karena pada tahun ketiga ini akhirnya bisa dilanjutkan lagi," ujar Ganjar dalam rilis yang diterima Harianjogja.com, Rabu (1/2/2023).
Politikus berambut putih itu berpesan agar pengerjaannya dilaksanakan secara maksimal dan memerhatikan kualitas.
"Saya titip agar semuanya bisa on time, bagus, terus kualitasnya dijaga. Kami berikan yang terbaik untuk bangun rumah ibadah dan kerukunan akan muncul di sini, orang akan guyub rukun di sini," tegasnya.
Selain itu, dalam pelaksanaannya Ganjar memastikan akan melibatkan kaum difabel terkait dengan fasilitas yang dibutuhkan agar ramah bagi penyandang disabilitas.
"Maaf, bagi kawan-kawan yang hidup di bawah kemiskinan juga kami libatkan," paparnya.
Ganjar menuturkan, Magelang dipilih sebagai lokasi pembangunan MAJT karena mampu menjadi simbol kerukunan antar umat beragama. Nantinya, MAJT diharapkan menjadi pusat moderasi beragama.
"Di sini ada Candi Borobudur, ada kelenteng, gereja juga. Saya berharap masjidnya dapat menjadi pusat moderasi beragama, sehingga saya bayangkan tokoh-tokoh agamanya bisa ngobrol karena di bawahnya ada tempat untuk menjadi ruang pertemuan," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Ganjar secara tegas mengingatkan agar jangan sampai ada tindakan koruptif dalam proses pembangunan MAJT di Magelang.
"Tidak hanya rumah ibadah ya, tapi semuanya. Jangan dikorupsi dan tadi saya bilang berulang-ulang, apalagi ini rumah ibadah. Itu saya tekankan di awal. Makanya kalau ada yang minta-minta lapor saya," tegas dia.
Kepala Dinas DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah, Hanung Triyono menyampaikan bahwa pembangunan MAJT diinisiasi 2019, namun sempat terkendala pandemi Covid-19. Dibangun di Desa Sawitan, Kecamatan Mungkid Magelang.
"Sudah diinsiasi 2019, memakan lahan lima hektare. Ini kolaborasi Pemprov sediakan 3,2 hektare, Pemkab 1,6 hektare dan Kemenag 0,13 hektare," katanya.
Hanung menambahkan, hasil lelang konstruksi senilai Rp118 miliar. Sedangkan pembangunan MAJT, ditargetkan akan selesai pada November 2023.
"Luas bangunan 24.866 meter persegi dengan kapasitas jamaah 5000 orang. Terdiri dua lantai, yang bawah Islamic center dan plaza, lantai dua untuk sembahyang," jelasnya.
Proyek MAJT juga didukung CSR yang akan membantu rehab rumah tak layak huni (RTLH) sebanyak 20 unit.
"Kami juga ada dukungan CSR yang akan membangun 20 unit RTLH. Ini satu kepedulian teman-teman dari penyedia jasa. Termasuk jambanisasi dan gorong-gorong di desa," tandasnya.*
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Imigrasi Yogyakarta menggagalkan keberangkatan 13 WNI diduga calon haji nonprosedural melalui Bandara YIA selama April-Mei 2026.
Investor kripto Indonesia dinilai makin rasional dan tak lagi sekadar FOMO. Literasi blockchain dan strategi investasi mulai meningkat.
Menlu Sugiono menjelaskan alasan Presiden Prabowo tetap berkunjung ke Prancis saat Iduladha untuk memenuhi undangan Macron.
Penjualan tiket kereta KAI selama libur Iduladha 2026 menembus 911 ribu tiket. Yogyakarta hingga Bandung jadi tujuan favorit penumpang.
Seorang pria di Salatiga meninggal dunia diduga akibat serangan jantung saat membantu proses kelet sapi kurban di Masjid Darul Solikhin.
MUI menilai penggunaan APBN untuk pengadaan sapi kurban Presiden sah secara syariat karena termasuk bantuan sosial untuk masyarakat.