PPh Final UMKM Persen Kini Hanya untuk WP Pribadi dan Koperasi
Pemerintah mencoret CV, firma, dan PT umum dari penerima PPh Final UMKM 0,5% untuk menutup celah penghindaran pajak.
Survei Voxpol: Mayoritas Publik Tak Setuju Presiden Harus Orang Jawa. Foto Istana Negara Jakarta /Antara
Harianjogja.com, JAKARTA– Survei terbaru dari Voxpol Center Research & Consulting menunjukkan mayoritas publik tidak setuju jika presiden harus dari suku Jawa.
Survei Voxpol diselenggarakan pada 7 November 2022 dengan jumlah sampel 1.220 responden yang tersebar di seluruh Indonesia. Sampel dipilih menggunakan teknik multistage random sampling, dengan margin of error kurang lebih 2,81 persen.
Hasilnya, ketika ditanyakan apakah setuju/tidak jika presiden harus bersuku Jawa, sebanyak 53,5 persen responden menyatakan tidak setuju. Sebaliknya, masih 38,3 persen yang setuju dengan pendapat itu. Sisanya atau 8,2 persen tak tahu atau tak menjawab.
Menanggapi temuan itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Syaiful Huda mengaku bersyukur. Meski begitu, Syaiful berpendapat pertanyaan seperti itu sangat menjebak.
Dia menyarankan sebaik pertanyaan serupa tak ditanyakan lagi. Menurutnya, tak ada yang salah dengan politik kesukuan. Jika pun ingin mengetahui persepsi masyarakat maka hasilnya tak perlu dipublikasi, cukup jadi bahan internal lembaga.
"Menurut saya [pertanyaan setuju/tidak presiden harus dari suku Jawa] tidak produktif bagi masa depan demokrasi kita,” jelas Syaiful acara rilis survei Voxpol di kawasan Pancoran, Jakarta, Jumat (23/12/2022).
Pendapat berbeda disampaikan oleh politisi Partai Golkar Maman Abdurrahman. Dia menilai temuan survei itu menunjukkan bahwa kualitas demokrasi kita semakin maju.
BACA JUGA: Jalan Menuju Kaliurang Kemungkinan Dibuat Satu Arah
Sekarang, menurutnya, masyarakat tak lagi sekadar memilih calon pemimpin berdasarkan identitas melainkan aspek kinerja dan gagasannya.
“Masyarakat betul-betul melihat sekarang bahwa bukan apakah orang itu mau dia dari etnis A, B, dan C, tapi dia punya tawaran program yang jelas enggak, dia punya track record yang positif enggak. Gue pikir sekarang sudah mengarah ke sana,” jelas ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Barat pada kesempatan yang sama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Pemerintah mencoret CV, firma, dan PT umum dari penerima PPh Final UMKM 0,5% untuk menutup celah penghindaran pajak.
KPK memeriksa mantan Kadinsos Jatim Alwi dan 26 saksi dalam pengembangan kasus dugaan korupsi bansos beras PKH periode 2020-2021.
Tiga gunung api, yakni Ibu, Ili Lewotolok, dan Semeru, erupsi pada Senin 7 September 2026 berdasarkan data Badan Geologi PVMBG.
BNPB menyiapkan OMC untuk mendatangkan hujan dan meluruhkan abu vulkanik Anak Krakatau yang mengganggu masyarakat serta penerbangan.
Akses Tol Jogja-Solo di sekitar Pasar Kalasan akan dilengkapi dua U-turn. Dishub DIY menegaskan fasilitas itu bukan bundaran.
Presiden Prabowo memimpin ratas membahas dampak erupsi Gunung Anak Krakatau, gempa NTT, dan karhutla pada Senin (7/9/2026).