Restitusi Pajak Membengkak, Menkeu Purbaya Rombak Besar DJP
Menkeu Purbaya merombak DJP usai lonjakan restitusi pajak. Ini daftar pejabat baru dan alasan di balik kebijakan tersebut.
Logo Partai Gerindra/istimewa
Harianjogja.com, JAKARTA -- Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum akan mengungkapkan partai politik (parpol) yang coba diajak bergabung ke koalisi.
BACA JUGA : Gerindra Dekati Parpol Lain untuk Koalisi
Sebagai informasi, Partai Gerindra telah mendeklarasikan koalisi bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada medio Agustus lalu. Meski begitu, mereka masih berniat menambahkan anggota koalisinya.
Meski begitu, Dasco mengatakan saat ini pihaknya masih dalam tahap penjajakan pada parpol-parpol. Oleh sebab itu, dia merasa tak elok jika menyebutkan nama parpol tersebut.
"Terhadap partai yang akan kita ajak berkoalisi tentunya masih dalam komunikasi yang intensif, sehingga kami juga tidak mau mendahului menyebutkan nama-nama partai tersebut," jelas Dasco kepada awak media di Gedung Nusantara III, Kamis (3/11/2022) malam.
Dia takut, jika dirinya mengungkapkan nama parpol yang sedang dirayu bergabung koalisi, malah dapat mengganggu komunikasi yang sudah berjalan.
Pada kesempatan berbeda, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani berharap ada dua parpol lagi yang bergabung dengan koalisi Gerindra-PKB. Muzani juga mengaku sudah ada pembicaraan dengan parpol yang ada di DPR.
"Ya partai yang punya eksisting di Senayan, yang ada kursi di Senayan," ungkap Muzani kepada awak media di Gedung Nusantara III, Rabu (2/11/2022).
Dia merasa rakyat Indonesia yang berjumlah sekitar 270 juta, tak bisa hanya direpresentasikan oleh dua parpol yaitu Gerindra dan PKB. Oleh sebab itu, Gerindra ingin ada parpol lain yang bergabung koalisi mereka bersama PKB.
"Diurus dua partai saja rasanya tidak cukup, tiga partai belum tentu sanggup, karena itu lebih banyak lebih baik," ucap Muzani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis
Menkeu Purbaya merombak DJP usai lonjakan restitusi pajak. Ini daftar pejabat baru dan alasan di balik kebijakan tersebut.
KPK memeriksa mantan Dirut Bank BJB Yuddy Renaldi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan iklan periode 2021-2023.
Wacana pembatasan BBM subsidi untuk desil 9-10 berpotensi berdampak pada 51 juta warga kelas menengah dan calon kelas menengah.
Kejagung memastikan kasus transfer pricing PT Toba Pulp Lestari berbeda dari laporan Purbaya Yudhi Sadewa dan rugikan negara Rp2 triliun.
DPRD DIY mengingatkan warga tidak mudah percaya isu kerusuhan Agustus dan meminta masyarakat lebih cermat memilah informasi.
Prabowo meresmikan 3.395 jembatan TNI-Polri dan 3.000 sumber air bersih TNI AD di seluruh Indonesia pada 13 Agustus 2026.