Pemerintah Tahan Pajak Baru, Prioritaskan Daya Beli
Menkeu Purbaya pastikan belum ada pajak baru, fokus pada pengawasan dan perbaikan sistem perpajakan serta restitusi.
Waketum PPP Arsul Sani./Antara
Harianjogja.com, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengungkapkan alasan pencopotan Suharso Monoarfa dari jabatan ketua umum yakni untuk menjaga elektabilitas partai di Pemilu 2024.
Menurut Arsul, para pengurus harian PPP khawatir karena elektabilitas partai terus menurun menjelang Pemilu 2024. Apalagi dari beberapa survei, ada partai nonparlemen yang memperoleh lebih banyak suara dibandingkan PPP.
"Katakanlah, kok Perindo tiba-tiba di satu-dua survei menyalip PPP. Teman-teman [pengurus harian PPP] itu makin bertanya-tanya," ungkap Arsul kepada awak media di Gedung Nusantara III, kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/9/2022).
BACA JUGA: Pengembang Properti Ramai-Ramai Tahan Penjualan Rumah Bersubsidi
Lebih lanjut, Arsul mengakui bahwa beredar kabar yang menyebut alasan pemberhentian Suharso dari jabatan ketum PPP adalah terkait pidato 'amplop kyai' dalam forum pendidikan antikorupsi yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Agustus lalu.
Atas dugaan tersebut, Arsul menegaskan bahwa satu-satunya alasan para pengurus harian partai melengserkan Suharso adalah karena elektabilitas partai yang terus menurun. "Ya iya itu saja [karena elektabilitas PPP menurun], yang lainnya pemantik," ujarnya.
Selain itu, dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP para pengurus partai di daerah ingin agar para pemimpin partai tak merangkap jabatan. Seperti diketahui, selain menjabat ketum PPP, Suharso juga merupakan Ketua Bappenas.
Selama ini, lanjut Arsul, pengurus PPP lainnya merasa Suharso tak fokus mengurusi partai karena fokusnya terpecah antara kerja di PPP dan Bappenas. Akibatnya, elektabilitas PPP semakin menurun menjelang Pemilu 2024. "Kami ingin memang yang full ngurus partai itu ya dipartai saja," ucap Arsul.
Sekadar informasi, Muhamad Mardiono terpilih sebagai pelaksana tugas (Plt.) Ketum PPP untuk sisa masa bakti 2020/2025 menggantikan Suharso. Keputusan tersebut ditetapkan pada Mukernas PPP yang digelar pada hari ini, Senin (5/9/2022).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Menkeu Purbaya pastikan belum ada pajak baru, fokus pada pengawasan dan perbaikan sistem perpajakan serta restitusi.
Jadwal KRL Jogja-Solo Kamis 6 Agustus 2026 lengkap dari Stasiun Yogyakarta hingga Palur. Tarif Commuter Line tetap Rp8.000.
Polresta Sleman menangkap pelaku pembegalan bersenjata tajam yang merampas motor, ponsel, dan dompet milik pekerja di Pakem. Polisi segera menggelar rilis kasus
Memberi minum kepada korban kecelakaan ternyata bisa berbahaya. Simak penjelasan medis mengenai risiko tersedak, aspirasi, hingga gangguan penanganan darurat.
Gaji baru masuk tetapi saldo rekening cepat menipis? Simak empat cara mengelola pengeluaran rutin agar keuangan tetap aman hingga akhir bulan.
Amerika Serikat memberlakukan visa bond permanen hingga Rp327 juta bagi pemohon dari 50 negara, termasuk Indonesia.