Pemerintah Tahan Pajak Baru, Prioritaskan Daya Beli
Menkeu Purbaya pastikan belum ada pajak baru, fokus pada pengawasan dan perbaikan sistem perpajakan serta restitusi.
Presiden Joko Widodo/Antara-Galih Pradipta
Harianjogja.com, JAKARTA —Partai Demokrat mencurigai operasi politik di balik wacana Joko Widodo menjadi Presiden Indonesia selama tiga periode. Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menuding wacana tiga periode Presiden Joko Widodo (Jokowi) sengaja terus dihidupkan oleh elite politik dalam pemerintahan.
"Ini menjadi operasi politik mendesepsi publik yang dilakukan elite-elite di lingkaran dalam kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan," ungkap Kamhar dalam keterangan tertulis, Kamis (1/9/2022).
Menurut Kamhar, mulanya wacana Jokowi tiga periode bermula dari orang-orang dekat Jokowi. Apalagi, lanjutnya, wacana tersebut makin ditegaskan oleh Luhut Binsar Panjaitan yang notabenenya seorang menteri.
Untungnya, jelas Kamhar, banyak elemen masyarakat yang menolak wacana tiga periode tersebut.
Dia merujuk survei SMRC pada Juli lalu yang menunjukkan 73% responden menyatakan penolakan perubahan masa jabatan presiden dan hanya 5 persen yang ingin presiden lebih dari dua periode.
"Jadi sebaiknya kelompok relawan membuang jauh-jauh keinginan perpanjangan masa jabatan presiden ini. Tak hanya bertentangan dengan aspirasi rakyat, ini juga bentuk nyata pengkhianatan amanat reformasi," lanjutnya.
Dia juga berharap Jokowi merespons secara tegas wacana tersebut. Menurutnya, keliru jika presiden membiarkan wacana tiga periode terus bergulir atas nama demokrasi sebab tak sesuai dengan semangat reformasi 1998.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan tak akan melarang wacana tiga periode sebab merupakan bagian dari kehidupan berdemokrasi. Menurutnya, wacana tersebut tak berbeda dengan wacana presiden mundur atau diganti.
Pernyataan terlontar setelah para sukarelawannya mengklaim rakyat masih ingin Jokowi menjabat jadi presiden.
Dalam hasil pungutan suara dalam forum Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia yang digelar pada Minggu (28/8/2022), Jokowi berada di urutan pertama sebagai calon presiden harapan rakyat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI-Bisnis.com
Menkeu Purbaya pastikan belum ada pajak baru, fokus pada pengawasan dan perbaikan sistem perpajakan serta restitusi.
Nusantara Explorer masih disempurnakan usai dicoba Presiden Prabowo. Kereta wisata ini akan melayani perjalanan berbasis permintaan wisatawan.
Pemkot Jogja Luncurkan Tagline "Otentik Konkret" untuk Hari Jadi ke-270, Diawali Kerja Bakti di 270 Titik
Pemkab Bantul akan memperluas bantuan modal UMKM Rp2 juta bagi warga desil 1, 2, dan 3 untuk menekan kemiskinan ekstrem.
DPR meminta aparat mengusut tuntas temuan 995 senjata api, narkotika, dan VCD porno di sekolah swasta Jakarta Selatan, termasuk asal-usul barang bukti.
BMKG memprakirakan cuaca DIY cerah pada Jumat, sementara sebagian besar wilayah Indonesia berawan tebal dan Papua Tengah berpotensi hujan lebat.