Kapolri Bentuk Tim Khusus Usut Kasus Penyadapan Ilegal Dilakukan Gerbong Listyo Sigit
Kapolri membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim untuk mendalami dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah petinggi Polri.
Presiden Joko Widodo (kiri) menerima Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan (kedua kiri) beserta keluarga saat silaturahmi dan halalbihalal Hari Raya Idulfitri 1438 Hijriah di Istana Negara, Jakarta, Minggu (25/6)./Antara-Puspa Perwitasari
Harianjogja.com, SOLO — Pada hari pertama masuk kerja seusai libur Lebaran, sejumlah instansi biasanya menggelar acara halalbihalal untuk bersilaturahmi dan bermaaf-maafan.
Antropolog UIN Sunan Kalijaga Muhammad Soehadha mengatakan tradisi halalbihalal bermula dari pisowanan yang dilakukan di Istana Mangkunegaran.
Tradisi pisowanan ini sendiri di Mangkunegaran bisa dirunut sejak era pendiri salah satu kerajaan pecahan Dinasti Mataram ini, yakni Raden Mas Said atau KGPAA Mangkunegara I (1757-1795 Masehi) alias Pangeran Sambernyawa.
Kala itu Mangkunegara I mengumpulkan keluarga dan kerabat kerajaan, para abdi dalem, hingga prajurit. Setelah merayakan Idulfitri, dilakukan acara sungkeman untuk menunjukkan hormat dan meminta ampun atas kesalahan yang dilakukan, baik sengaja atau tidak.
Selanjutnya, pada 1924, majalah Soeara Moehammadijah kala itu menuliskan tentang halalbihalal. Penyebutannya adalah alal bahalal yang artinya kegiatan silaturahmi, memohon maaf antarumat Islam selepas Lebaran.
Soeara Muhammadiyah pun menawarkan kepada umat Islam khususnya warga Muhammadiyah untuk menyampaikan ucapan selamat Idulfitri melalui majalah tersebut.
Istilah halalbihalal kemudian dipopulerkan oleh Presiden Soekarno yang saat pada 1948 mengundang salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Wahab Chasbullah.
Saat itu, Soekarno meminta masukan dari KH Wahab Chasbullah untuk mendamaikan berbagai pihak, golongan dan elite politik yang saling menyalahkan pemerintahan. Seperti diketahui pemerintahan saat itu belum stabil karena masih dalam suasana revolusi kemerdekaan.
Menjawab pertanyaan Bung Karno, KH Wahab Chasbullah mengusulkan untuk diadakan acara silaturahmi. Kebetulan saat itu menjelang Idulfitri 1367 Hijriah
Presiden Soekarno dan KH Wahab Chasbullah kemudian sepakat dengan istilah halalbihalal.
“Para elite politik tidak mau bersatu, itu karena mereka saling menyalahkan. Saling menyalahkan itu kan dosa. Dosa itu haram. Supaya mereka tidak punya dosa [haram], maka harus dihalalkan,” kata KH Wahab Chasbullah dilansir dari NU Online.
“Jadi esensi halalbihalal bukan kumpul makan-makan. Dalam hal ini, acara halalbihalal menjadi ajang untuk mendamaikan hubungan yang keruh agar jernih. Jika hubungan itu kusut, maka acara halalbihalal diharapkan menjadi media untuk meluruskan hubungan tersebut,” ujar Ustaz Adi Hidayat dalam akun Youtube Islampedia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Solopos.com
Kapolri membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim untuk mendalami dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah petinggi Polri.
Proporsi pekerja informal DIY mencapai 55,14% pada Agustus 2026. Disnakertrans menilai kenaikan itu perlu diikuti penguatan perlindungan kerja.
Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan 19 tokoh yang menerima gelar Pahlawan Nasional bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan di Istana Negara, Jakarta.
Kapolri Suyudi Ario Seto menegaskan penindakan tanpa kompromi terhadap pelaku penyadapan ilegal Presiden. Bareskrim telah menetapkan empat tersangka.
Eko Suwanto merespons putusan MK dan MA terkait Gibran Rakabuming Raka dengan mendorong DPR RI menggunakan Hak Menyatakan Pendapat sebagai langkah konstitusiona
Aliansi Jogja Memanggil kecewa respons Sultan atas empat tuntutan, mulai dari Jaga Warga, Mandala Krida hingga dugaan kekerasan saat aksi.