Gubernur Ganjar Sampaikan Tuntutan Ojol kepada Pemerintah Pusat & Aplikator

SEMARANG—Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan segera menyampaikan tuntutan dari para pengemudi ojek online (ojol) kepada pemerintah pusat dan aplikator. Gubernur mengatakan, komunikasi dengan pengemudi sebenarnya sudah sejak pekan lalu.

Melalui Dinas Perhubungan, dia mengaku sudah meminta perwakilan pengemudi Ojol untuk bertemu dan menyampaikan aspirasi. Namun, mereka tetap ingin melakukan aksi demonstrasi.

“Jadi sebelumya sudah kita undang dulu dan tuntutannya juga sudah jelas dan sudah kita obrolkan,” kata Gubernur di rumah dinasnya, Senin (7/3).

Setidaknya ada empat tuntutan yang disampaikan. Pertama, soal pengembalian tarif yang angkanya sekitar Rp 7.200 untuk jarak maksimum 3 sampai 4 km. Saat ini, tarif diturunkan Rp 6.400. Selain itu aplikator juga diminta meninjau ulang persentase komisi bagi para pengemudi dan menggunakan sistem bonus.

“Ini sebenarnya soal kesepakatan kerja, makanya bisa (kami) fasilitasi soal itu untuk bisa bertemu dan ngobrol,” jelasnya.

Kepada Gubernur, para pengemudi ojek online juga menyampaikan keinginan, agar aplikator lebih memberikan jaminan keselamatan atau kecelakaan. “Harapan dia ada asuransi atau setidaknya punya BPJS, dan meminta kepada aplikator untuk memberikan pembayaran premis besar Rp 16.800 kurang lebih per bulan,” jelasnya.

Permintaan lainnya, mereka juga berharap ada payung hukum yang mengatur kuota jumlah ojek online di Jawa Tengah. Terkait semua permintaan para pengemudi ojek online tersebut, Gubernur mengatakan hal itu sudah dikaji dan telah dikomunikasikan dengan Kementerian Perhubungan.

“Beberapa waktu kita juga sudah komunikasi dengan kementrian perhubungan agar ada ketentuan yang memang bisa diseragamkan di area-area itu,” tuturnya.

Gubernur juga telah beberapakali berkomunikasi secara informal dengan aplikator, berusaha memfasilitasi para pengemudi ojek online agar bisa duduk bersama dengan aplikator membahas usulan mereka.

“Maka minggu ini kita coba akan temukan mereka dengan aplikator agar duduk persoalannya lebih bisa diketahui,” ujarnya.

Terkait cara menyampaikan aspirasi, pada kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, Gubernur berharap demonstrasi yang membuat kerumunan banyak orang dihindari. Seluruh pihak diminta bisa saling terbuka. Duduk bersama mencari solusi.

“Kami membuka komunikasi secara terbuka. Maksud saya tidak perlu harus demo sih, ngobrol saja. Dan buktinya ketika kemarin kita coba komunikasi dengan mereka (Dinas Perhubungan Jawa Tengah) bahkan di hari libur pun mereka juga oke kok ketemu dengan para driver. Teman-teman saya yang Dishub dan kita pro aktif.  Sebenarnya artinya dalam situasi yang masih pandemi seperti ini ngobrol saja gitu,” tandasnya. (ADV)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.