MPR Ungkap Alasan Pelantikan Wapres Pengganti Gibran Ditunda
Sidang pelantikan Wapres pengganti Gibran mundur ke 9 Desember 2026. MPR mengungkap alasan usulan penundaan dari Prabowo.
Ilustrasi. /Freepik
Harianjogja.com, SEMARANG—Warga terdampak proyek pembangunan Jalan Tol Jogja-Bawen bisa memanfaatkan sisa bangunan dan tanaman yang telah dibayar oleh pemerintah dengan sejumlah persyaratan.
"Caranya dengan mengajukan permohonan kepada kami," kata Pimpinan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Untuk Tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Candra Anom di sela konsultasi publik di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rabu (2/3/2022).
Menurut dia, pemanfaatan kembali bagian rumah atau pepohonan yang terimbas pembangunan Jalan Tol Jogja-Bawen merupakan hak warga, meskipun telah dibayar oleh negara.
"Itu diizinkan, asalkan mengajukan permohonan pada PPK, jika ingin memanfaatkan bagian atau keseluruhan bangunan yang dibayar dan menjadi hak negara untuk dipergunakan secara pribadi oleh mereka," ujarnya.
Ia menyebutkan komponen yang bisa dimanfaatkan kembali oleh warga misalnya kusen pintu atau jendela, genting, bahkan keramik, sedangkan pepohonan seperti jati, mangga, dan sebagainya.
Ia menjelaskan proses pengajuan permohonan pemanfaatan kembali itu bisa dilakukan setelah dilakukan pembayaran uang ganti kerugian.
BACA JUGA: Penundaan Pemilu 2024, Koalisi Masyarakat: Mengarah ke Otoritarian
"Yang pasti setelah pembayaran uang ganti kerugian karena harus dilakukan identifikasi, verifikasi, dan dibayar, baru bisa dimanfaatkan. Kalau dilakukan sebelumnya istilahnya kan sudah diinventarisasi negara, justru nanti pelanggaran," katanya.
Nantinya, lanjut dia, warga diberi kelonggaran selama kurang lebih 100 hari untuk mengosongkan lahan yang terdampak pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen.
"Setelah waktunya habis, tapi memang belum bisa pindah atau rumah baru belum selesai, tinggal sedikit lagi proses pembangunannya, warga boleh mengajukan permohonan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Sidang pelantikan Wapres pengganti Gibran mundur ke 9 Desember 2026. MPR mengungkap alasan usulan penundaan dari Prabowo.
Habiburokhman menjelaskan alasan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan tak wajar tidak diatur dalam RUU Perampasan Aset.
Gempa magnitudo 5,4 mengguncang perairan barat daya Nias Barat, Sumatera Utara, Kamis siang. Getaran dirasakan di Nias Selatan.
Jogja Menyapa #7 digelar 21 November 2026 di Taman Budaya Embung Giwangan dengan workshop, kompetisi, layanan kesehatan, dan hiburan gratis.
Bareskrim akan memaparkan hasil gelar perkara dugaan makar terhadap Presiden Prabowo di Kejagung pada Jumat, 20 November 2026.
Pertamina Patra Niaga memperkuat pasokan BBM dan LPG menjelang Nataru 2026/2027 melalui optimalisasi kilang dan penambahan armada distribusi.