Prabowo Perketat Pengawasan Dana, Anggaran Harus Tepat
Prabowo perketat pengawasan transaksi keuangan bersama PPATK. Anggaran negara diminta tepat sasaran dan transparan.
Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (8/1/2022). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan segera diumumkan dan dilantik pada pekan depan.
Jokowi juga memastikan bahwa Kepala Otorita IKN akan dijabat oleh seseorang dari kalangan non-partai politik.
“Secepatnya. Ini mungkin ya, minggu-minggu depan [Kepala Otorita IKN] sudah kita lantik. [Dari] Non-partai,” kata Jokowi saat menjawab pertanyaan wartawan usai Peresmian Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasional Demokrat, NasDem Tower, di Jakarta, Selasa (22/2/2022).
Sebelumnya saat memberikan sambutannya, Jokowi mengungkapkan sejumlah alasan pemerintah terkait pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Menurutnya, ketimpangan di sejumlah bidang kehidupan yang terjadi di Pulau Jawa dan luar Jawa menjadikan pemerintah mengambil langkah tersebut.
“Sekali lagi perpindahan ini adalah untuk pemerataan, baik pemerataan infrastruktur, pemerataan ekonomi dan juga keadilan sosial,” ujarnya.
BACA JUGA: Rekayasa Lalin di Seputar Malioboro, Banyak Warga Tak Tahu Jalan Jagalan Kini Berlaku Searah
Jokowi menjelaskan bahwa Ibu Kota Nusantara akan menggagas konsep Smart Forest City di mana 70 persen dari area IKN akan menjadi area hijau. Selain itu, pengelolaan transportasi, sistem pengairan, sistem kelistrikan, infrastruktur komunikasi, hingga pelayanan publik juga akan menggunakan teknologi modern.
“Konsep besarnya adalah Smart Forest City, banyak hijaunya dan banyak hutannya. Semuanya dikelola dengan teknologi modern baik transportasi, baik sistem pengairan, baik sistem kelistrikan, baik infrastruktur komunikasi, baik pelayanan publik,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Prabowo perketat pengawasan transaksi keuangan bersama PPATK. Anggaran negara diminta tepat sasaran dan transparan.
Pengurusan SKKH di Sleman masih sepi jelang Iduladha 2026. DP3 tingkatkan pengawasan karena ancaman PMK masih ada.
Lima WNI ditahan Israel saat misi kemanusiaan ke Gaza. Pemerintah RI mendesak pembebasan dan perlindungan.
UMKM di RTP Bulak Tabak Kulonprogo mengeluh sepi pembeli saat musim haji 2026, dampak ekonomi dari embarkasi belum terasa.
Polda DIY lakukan asistensi kasus Shinta Komala di Sleman. Dua perkara diusut, polisi pastikan penanganan sesuai SOP.
DPRD DIY memastikan tidak ada pemberhentian guru non-ASN. Penugasan diperpanjang hingga 2026, kesejahteraan tetap dijaga.