Hoaks Harus Dicegah demi Demokrasi yang Sehat

Harianjogja.com, JOGJA—Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menggelar webinar Cerdas Berdemokrasi dengan mengusung tema Demokrasi Sehat Tanpa Hoax di Studio TATV, Solo, Senin (21/2/2022).

Acara yang diadakan secara virtual tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda dan mahasiswa, tentang demokrasi Pancasila di era digitalisasi dan ancaman kejahatan demokrasi berupa hoaks atau berita palsu.

Banyaknya aktivitas virtual saat ini mengharuskan masyarakat untuk berhati-hati dalam mengonsumsi informasi dan memanfaatkan teknologi.

Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa Widodo Muktiyo menjelaskan pentingnya mencegah hoaks agar informasi yang diterima tidak menjadi racun dalam tubuh. Selain itu, ia juga menjelaskan tentang interaksi dalam berdemokrasi.

“Kita memiliki demokrasi Pancasila, yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila ada pada sila keempat, ada dua nilai besar di dalamnya yaitu nilai hikmah dan nilai kebijaksanaan” jelas Widodo.

Nilai hikmah akan mengantarkan suatu fungsi terhadap hal yang baik dan menghindari hal yang buruk, sementara nilai kebijaksanaan berpegang pada peran citizen maupun netizen untuk dapat menjalankan peran sebaik-baiknya, menjaga nilai-nilai dalam berkomunikasi, dan memiliki moral yang kuat.

“Kedua nilai tersebut harus diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari agar dapat melahirkan demokrasi yang sehat,” imbuhnya.

Untuk menjalankan demokrasi Pancasila, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menggunakan demokrasi digital. Ini dapat diartikan sebagai pelaksanaan praktik demokrasi menggunakan media digital sebagai alat komunikasi politik, baik secara online maupun offline.

Dekan FISIP UNS, Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, menjelaskan dalam demokrasi digital, seluruh penduduk memiliki peran yang sangat penting dan siapa pun dapat terlibat.

“Di mana pun kita berada, kita bisa berpartisipasi terhadap demokrasi itu sendiri, tidak ada lagi batas regional, tidak ada lagi batas waktu, dan sebagainya,” kata Ismi.

Ismi menambahkan apabila kita bijak, cerdas, dewasa dan bertanggung jawab, kita bisa menggunakan demokrasi digital dengan baik. Namun, jika memiliki pemikiran-pemikiran negatif dan kurang mendukung adanya proses politik yang ada, kita akan cenderung menggunakan demokrasi digital sebagai media menyebarkan berita-berita palsu.

Hoaks menjadi masalah yang paling banyak muncul di tengah perubahan zaman yang pesat, penting bagi pengguna media digital untuk bijak dalam menghadapinya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Surakarta, Indradi, mengatakan netizen adalah pengendali media dan teknologi untuk mewujudkan agent of change dan dapat terhindar dari hoaks.

“Semuanya terkoneksi menggunakan teknologi, dan teknologi sebagai alat bantu untuk memanifestasikan perubahan tersebut, sementara manusia yang menjadi penggeraknya,” jelas Indradi.

Indradi juga meminta masyarakat berhati-hati dengan judul provokatif, mencermati alamat situs, memeriksa fakta, mengecek kembali keaslian foto, dan cerdas dalam bermedia.

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.